Terkini, Makassar - Dalam rangka pengembangan ekonomi dan penguatan keuangan di Sulawesi Selatan, Bank Indonesia Sulawesi Selatan bersama regulator bidang ekonomi keuangan (OJK, LPS, dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan/DJPb Kemenkeu) serta Pemda Se-Sulawesi Selatan melaksanakan rapat koordinasi di tanggal 16 Oktober 2024 bertempat di Ruang Baruga Phinisi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Selatan.
Forum ini merupakan rakor perdana antara regulator ekonomi keuangan dan Pemda se-Sulawesi Selatan untuk menjadi wadah komunikasi dan koordinasi instansi kebijakan ekonomi dan keuangan di Sulawesi Selatan agar dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan strategis yang berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan.
Pada rapat koordinasi kali ini dipimpin oleh Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Selatan, Ricky Satria, dan dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah DJPb Kemenkeu, Supendi;
Kepala Otoritas Jasa Keuangan Sulawesi Selatan dan Sulwesi Barat (Sulselbar), Darwisman dan Kepala Kantor Lembaga Simpanan III, Bpk. Fuad Zaen, dan juga dihadiri oleh Sekda se-Sulawesi Selatan, serta Dinas Pertanian dan Dinas Peternakan se-Sulawesi Selatan.
Sesuai dengan judulnya, “Rakor Pemda dan Regulator Ekonomi Keuangan se-Sulawesi Selatan”, forum ini membahas perkembangan ekonomi dan keuangan terkini, serta upaya untuk menggali sumber-sumber pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan.
Adapun dalam rapat koordinasi ini mengangkat tema tematik yaitu upaya akselerasi sektor perikanan dan peternakan di wilayah Sulawesi Selatan, hal ini mengingat kedua sektor tersebut memiliki kontribusi utama dalam pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan dan memiliki potensi tinggi untuk dikembangkan termasuk hilirisasinya.
Rapat ini menghasilkan pemetaan permasalahan dan kendala yang menghambat sektor perikanan, serta menghasilkan rekomendasi yang implementatif dan do-able untuk pengembangan sektor tersebut.
Deputi Kepala Perwakilan BI Sulsel dalam paparannya menyampaikan beberapa rekomendasi, antara lain perlunya mendorong percepatan hilirisasi sektor perikanan dengan melibatkan berbagai pihak secara proses end-to-end, pembentukan BUMD pangan dalam pengelolaan cold storage, melakukan diversifikasi pasar dan sertifikasi produk ekspor perikanan.
Pemanfaatan digitalisasi bank untuk transaksi (QRIS) maupun pengelolaan keuangan dengan memanfaatkan mobile banking perlu didorong sehingga melancarkan transaksi bagi pelaku UMKM.
Kecukupan energi dan kelancaran bahan bakar diperlukan untuk mendukung berkembangnya perikanan dan hilirisasi.










