Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan Pimpin Rapat High Level Meeting TPID, Berikut Arahannya

Terkini, Makassar - Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan – Prof. Zudan Arif Fakrulloh memimpin Rapat High Level Meeting (HLM) Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

Rapat tersebut turut dihadiri seluruh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Sulsel, 17 Kepala Daerah, 7 Sekda di Kab/Kota serta seluruh TPID Provinsi/Kab/Kota.

Baca juga: PTPN Sosialisasi Proyek Strategis Nasional, Ini Kata Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan

Dalam arahannya, Pj. Gubernur Sulsel menyampaikan beberapa poin strategis. Ia menyampaikan seluruh pihak agar berkolaborasi untuk mempertahankan pencapaian inflasi Sulsel tetap rendah dan stabil hingga akhir tahun 2024.

"Setiap OPD terkait (PPemprov/Pemkab/Pemkot) agar melakukan kegiatan intervensi pengendalian inflasi dengan pemanfaatan APBD Belanja Tak Terduga (BTT), adapun intervensi harus didukung data yang akurat salah satunya melalui pemanfaata,"urainya.

"Neraca Pangan Kab/Kota yang saat ini sedang disusun dan setiap TPID agar menyusun program pengendalian inflasi jangka pendek, menengah dan panjang khususnya untuk mempertahankan ketersediaan pasokan pangan,"sambungnya

Baca juga: Jaga Inflasi Jelang Nataru, TPID Sulsel Hadirkan Layanan Distribusi Center Beroperasi Senin-Jumat

Selanjutnya, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulsel menyampaikan beberapa pokok substansi d/r pengendalian inflasi Sulsel.

Ia mengatakan perlunya intervensi kebijakan Pemerintah Kab/Kota dalam penguatan Cadangan Beras Pemda (CPBD) d/r mengantisipasi risiko kenaikan harga beras hingga akhir tahun mengingat CBPD per-Mei’24 baru mencapai 23,41% kondisi ideal.

Kemudian penerapan Mini Distribution Center (MDC) cukup efektif diimplementasikan di Kota Makassar, Parepare dan Bulukumba, kedepan akan diperluas pada 5 kota IHK lainnya di Sulsel.

Baca juga: Penjabat Gubernur Sulsel Dorong KIMA Tingkatkan Pelayanan dan Jadi Magnet Investasi

"Bank Indonesia terus mendukung program ketahanan pangan melalui implementasi Gerakan Tanam Cabai, Gerakan Petani Rewako (modern), Dukungan sarana-prasarana pertanian hortikultura, serta penyusunan Digitalisasi Neraca Pangan untuk monitoring stabilitas pasokan pangan tingkat kab/kota,"pungkasnya.

Khusus untuk mengantisipasi resiko peningkatan permintaan pada momen HBKN Idul Adha 2024, TPID Provinsi/Kab/Kota perlu mewaspadai pergerakan harga cabai rawit, cabai merah, ikan layang, cakalang dan minyak goreng yang saat ini tren-nya mengalami kenaikan harga.

"Upaya ini direspon positif oleh seluruh Kepala Daerah dengan mengintensifkan upaya pemantauan harga pangan menjelang HBKN serta melakukan intervensi terukur apabila diperlukan,"imbuhnya.

"Ke depan, TPID Sulawesi Selatan akan senantiasa meningkatkan kolaborasi pengendalian inflasi Provinsi Sulsel,"tandasnya.