Mitra Terkini
Terkini.id, Jakarta - Sejumlah nama telah banyak beredar untuk menduduki jabatan Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, dimulai dari mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, hingga eks Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susanto.
Namun, menurut pengamat tata kota dari Universitas Trisakti, Nirwono Joga, belum ada figur yang tepat untuk menduduki posisi sebagai Kepala Otorita IKN.
"Nama-nama yang beredar dari kemarin sampai dengan terkini belum ada yang memenuhi syarat tersebut," kata Nirwono, seperti yang dikutip dari Kompascom. Rabu, 23 Februari 2022.
Menurut Nirwono, presiden harus menunjuk seseorang yang paham dengan pembangunan infrastruktur teknologi untuk menduduki jabatan Kepala Otorita IKN, jika Jokowi ingin memindahkan ibu kota mulai tahun 2024.
Beberapa nama yang sempat beredar, kata dia, lebih tepat untuk ditugaskan memimpin IKN periode 2030-2035, 2035-2040, dan 2040-2045.
Pasalnya, selama ini pemerintah pusat, termasuk ASN, sudah mulai melakukan relokasi ke lokasi ibu kota baru. Alhasil, dibutuhkan seseorang yang bisa memimpin pemerintah daerah khusus untuk IKN.
"Karena sudah mulai ada penghuni, menjalin kerja sama dengan pemda provinsi di Kalimantan dan kota/kabupaten sekitar IKN, mengundang investor dalam dan luar negeri, serta mempercepat pengembangan kawasan IKN," ujarnya.
Menurut Nirwono, calon kepala Otorita IKN harus memahami perencanaan IKN sejak awal untuk menguasai kekhususan pelaksanaan pembangunan ibu kota negara.
Kepala Otorita ibu kota baru juga harus mengenal dan mengelola daerah, serta adat-istiadat sosial budaya masyarakat IKN.
"Untuk periode awal 2022-2024, 2025-2030, akan lebih tepat presiden menunjuk langsung Ketua Satgas Perencanaan Pembangunan IKN Kementerian PUPR yang sudsh bertugas sejak 2019, yang juga Ketua Sayembara Gagasan Desain IKN, yang tengah menyiapkan rencana tata ruang bangunan dan lingkungan kawasan inti pusat pemerintahan," kata dia.
Meski demikian, Nirwono mendukung pilihan Jokowi untuk menunjuk calon non-parpol untuk memimpin Otoritas IKN. Kriteria ini sangat penting dalam mengurangi komponen politik dari proyek pembangunan modal nasional.
"Proses IKN ini sejak awal memang bernuansa politis dan merupakan keputusan politik presiden, termasuk pemilihan ketua otorita IKN jelas bernuansa dan atas pertimbangan politis," katanya.
Presiden Jokowi sebelumnya telah menyatakan bahwa Kepala Otoritas IKN akan dilantik dalam waktu dekat. Pelantikan itu, menurut Jokowi, mungkin akan dilakukan pekan depan.
"Secepatnya. Ya mungkin ini minggu-minggu depan sudah kita lantik," kata Jokowi di Kantor DPP Nasdem, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, 22 Februari 2022.
Presiden sempat mengungkap kriteria Kepala Otorita IKN yang ia inginkan berlatar belakang arsitek dan punya pengalaman memimpin daerah.
Dengan kriteria tersebut, dugaan publik mengerucut pada empat nama yakni Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, mantan Wali Kota Surabaya yang kini menjabat Menteri Sosial Tri Rismaharini, Wali Kota Makassar Danny Pomanto, dan Gubernur Aceh Nova Iriansyah. Keempatnya punya pengalaman memimpin daerah dan berlatar arsitek.
Namun, awal Maret 2020 Jokowi juga sempat menyebut sejumlah nama potensial Kepala Otorita IKN.
Nama-nama tersebut yakni, eks Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, mantan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, mantan Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brodjonegoro, dan mantan Direktur Utama Wijaya Karya (WIKA) Tumiyana.
Terbaru, Jokowi mengatakan, Kepala Otorita IKN yang akan ia tunjuk bukan berasal dari kalangan partai politik.
Dari nama-nama yang sempat beredar, hanya Ridwan Kamil, Bambang Brodjonegoro, dan Tumiyana yang bukan berasal dari parpol.
Meski begitu, muncul nama baru, yakni pelaksana tugas Menteri Perhubungan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Bambang Susantono.
Namun, jika semua kriteria yang pernah disampaikan Jokowi digabungkan, Ridwan Kamil punya peluang paling besar. Sebab ia pernah memimpin daerah, berlatar belakang arsitek, dan bukan kader partai.
