Mitra Terkini
Terkini.id, Jakarta - Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin mengatakan Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok layak untuk dicopot dari jabatan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero).
Menurutnya Ahok sering kali membuat gaduh ruang publik dengan gaya komunikasi yang digunakannya di Pertamina.
"Secara objektif Ahok layak dicopot," tegas Ujang Komarudin Jumat 31 Desember 2021.
Lebih lanjut Ujang menilai komunikasi yang gagal antara perusahaan dan karyawan sempat menimbulkan aksi demonstrasi yang membuat serikat pekerja mengancam untuk mogok kerja.
Namun beruntung kesalahan Ahok dapat diluruskan oleh Komisaris Independen Pertamina Iggi Haruman Achsien.
Ujang juga berpandangan Ahok tidak berperan pada saat diadakan mediasi antara direksi dan Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB), DImana akhirnya serikat pekerja membatalkan ancaman aksi mogok kerja mereka.
Meskipun demikian Ujang menyakini posisi Ahok tidak akan pernah digantikan. Mengingat posisi tersebut merupakan kompensasi politik yang diperoleh dari Presiden Joko Widodo.
"Tapi tak akan bisa. Karena jabatan Ahok di Pertamina itu kan kompensasi politik," ungkap Ujang Komarudin dilansir dari rmol.id.
Oleh sebab itu, pria yang juga dosen Ilmu Politik Universitas Al-Azhar Indonesia ini menilai sudah seharusnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menindaklanjuti rencana Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie M. Massardi. Yang ingin melimpahkan dokumen dugaan korupsi Ahok.
"Kita semua cinta kepada bangsa ini. Korupsi sangat menyengsaran rakyat. Jadi KPK mesti tindaklanjuti laporan Adhie Massardi atas dugaan korupsi Ahok. Jika dibiarkan dan didiamkan, maka rakyat akan menuding KPK berada dalam genggaman penguasa," ucapnya.
