Mitra Terkini
Terkini.id, Makassar - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berburu dana Corporate Sosial Responsibility (CSR) perusahaan yang diarahkan untuk pemberdayaan ekonomi di berbagai wilayah yang masuk ke dalam kategori miskin ekstrem.
Perburuan tersebut dimulai saat Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengukuhkan Forum Koordinasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (FK-TSLP) Sulawesi Selatan Periode 2022-2027.
Tujuannya, dana corporate social responsibility atau CSR lebih terarah, tercatat, dan terprogram dengan baik.
Andi Sudirman Sulaiman mengatakan dengan adanya forum tersebut, ke depan, penyaluran dana CSR bakal lebih optimal. Ia mengatakan untuk pertama kali pemerintah Sulsel memiliki forum CSR.
"Ini untuk lebih mengoptimalkan CSR-CSR perusahaan sehingga pertanggungjawabannya lebih baik," kata Andi Sudirman Sulaiman, Senin, 23 Mei 2022.
Lewat dana CSR tersebut, Pemerintah Provinsi bakal mengolah dan menyalurkan dana tersebut untuk kesejahteraan sosial, kesehatan, dan untuk lingkungan.
Sudirman menyebut potensi dana CSR yang bisa dikumpulkan dari perusahaan di Sulsel sangat besar, bisa mencapai 100 triliun.
"Potensi CSR 2022 ini besar sekali, kalau kita lihat 2,5% dari total se Sulsel dengan daya kelola keuangan setiap perusahaan kurang lebih 100 triliun," tuturnya.
"Tapi di dalam tentu ada CSR umum dan CSR khusus. Inilah yang mau kita putuskan dengan 2,5% itu berapa," sambungnya kemudian.
Ia menyebut perusahaan yang taat memenuhi kewajibannya bakal diberi kartu CSR dan penghargaan. Hal itu, kata dia, sebagai bentuk apresiasi terhadap perusahaan.
Selain itu sebagai bentuk pembeda bagi perusahaan yang tak patuh menyalurkan dana CSR.
"Kita buatkan kartu-kartu identitas khusus bahwa mereka ini telah membantu selama ini. Dan tentu di semua sistem administrasi pemerintahan kita akan saling bersinergi lebih kuat," tuturnya.
Sementara, Ketua FK-TSLP Sulsel La Tunreng mengatakan SK Gubernur sudah keluar sejak 8 April 2022. Setelah pengukuhan, selama tiga hari ke depan pihaknya bakal rapat pengurus untuk menentukan mekanisme kerja dan menetapkan peraturan organisasi.
"Kita dilantik hari ini atau dikukuhkan berarti seluruh proses legalitas sudah selesai," kata La Tunreng.
Langkah pertama, kata dia, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan tim fasilitasi dari Pemerintah Provinsi. Hal itu untuk membahas rencana prioritas rencana pemerintah tahun ini.
"Sehingga berapa besar kebutuhan pemerintah itu nanti kita link-kan dengan badan usaha yang ada. CSR yang besar nanti ini akan kita link-kan," sebutnya.
Miisalnya bila Pemerintah Provinsi butuh dana CSR 100 miliar maka perwakilan ketua usaha, ketua sektor akan dibagi untuk memenuhi hal tersebut.
Terkait dengan jumlah perusahaan yang ada saat ini Sulsel, La Tunreng mengatakan dirinya belum tahu secara pasti. Namun ia memastikan ada banyak sekali perusahaan.
"Perusahaan di Sulawesi Selatan banyak sekali, makanya kita buat itu adalah koordinator. Jadi misalnya Himbara, itu bank pemerintah. Nah, 1 orang mewakili berapa bank yang ada di Sulawesi Selatan. Ada BRI, BNI, Mandiri, BTN, ada semua," sebutnya.
Ia mengandaikan bila ada 130 perusahaan di Sulsel lantas menyumbang masing-masing Rp1 miliar maka akan terkumpul Rp130 miliar. Ia mengatakan dengan adanya forum ini maka penyaluran akan terkoordinir dengan baik.
Selama ini tidak ada yang koordinir, satu miliar itu kalau dibagi kecil-kecil, hilang tidak kelihatan. Tapi kalau dikumpul, pemerintah provinsi kumpul baru dibagi ke 24 kabupaten kota, akan kelihatan," paparnya.
