Panglima TNI Izinkan Keturunan PKI Mendaftar Prajurit TNI

Terkini.id, Jakarta - Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengeluarkan putusan yang mengizinkan keturunan orang-orang yang dicap sebagai kader maupun simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI) mengikuti rekrutmen prajurit.

Pengamat militer menilai keputusan tersebut merupakan "terobosan yang penting" untuk mengakhiri diskriminasi. Keluarga penyintas peristiwa 1965 pun menyambut baik keputusan itu.

Baca juga: Empat Anggota TNI Diamankan, Ini Identitas Inisial Tersangka Diduga Kasus Penyiraman Andrie Yunus

Khairul Fahmi selaku pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) mengatakan bahwa selama ini TNI masih memberlakukan ketentuan bersih lingkungan sebagai syarat untuk menjadi prajurit. Hal ini membuat banyak pihak mempertanyakan soal keadilan.

"Sejak reformasi itu kan salah satu concern kita ini soal penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia. Kita tahu negara ini memang punya keputusan politik yang melarang ajaran komunisme, tapi kan mestinya itu tidak boleh diterapkan secara membabi buta. Apalagi hukum positif kita tidak mengenal dosa warisan," kata Khairul, dikutip dari BBC News Indonesia pada Jumat 1 April 2022.

Pipit Ambarmirah, keluarga penyintas peristiwa 1965, mengaku senang mendengar keputusan Panglima yang sedang ramai diperbincangkan itu.

Baca juga: Pangdam XIV Hasanuddin Kunjungi Proyek Strategis Nasional PT Vale di Pomalaa, Perkuat Sinergi

"Kalau saya sendiri, saya ikut senang berarti ada kemajuan sedikit untuk kami, keluarga 65," ucap Pipit, dikutip dari BBC News Indonesia pada Jumat 1 April 2022.

Menurut Khairul, keputusan Andika merupakan langkah yang berani dan layak diapresiasi.

"Ini butuh keberanian sebenarnya karena pasti akan menjadi polemik, akan menjadi pro-kontra. Tapi, saya kira ini penting. Kita harus mengakhiri diskriminasi terhadap para keturunan PKI ini," kata Khairul, mengutip BBC News Indonesia pada Jumat 1 April 2022.

Baca juga: Lepas Sambut Pangdam Hasanuddin, Wakil Gubernur Sulsel Tegaskan Sinergi Pemprov--TNI

Khairul menilai kewaspadaan menyangkut ideologi dalam tubuh TNI memang penting adanya, tapi hal tersebut harus dibedakan antara kekhawatiran atau paranoia.

Menurut Khairul, TNI pasti memiliki banyak cara untuk mencegah penyusupan ideologi dan melakukan indoktrinasi.

"Kita tidak perlu khawatir, tidak perlu meragukan kemampuan TNI. TNI sendiri juga enggak perlu mengkhawatirkan ini, karena kalau mereka khawatir artinya mereka tidak percaya diri bahwa mereka mampu melakukan 'pembersihan' istilahnya, memastikan prajurit mereka setelah keluar dari lembaga pendidikan sudah jelas ideologinya, pedomannya," ujar Khairul, dikutip dari BBC News Indonesia pada Jumat 1 April 2022.