Oh, Ternyata! PPP Sebut PDIP yang Usul Rencana Amendemen UUD 1945 Tapi Sudah Berubah Sikap, Takut Pemilu Ditunda?

Terkini.id, Jakarta - Terungkap bahwa inisiator wacana amendemen UUD 1945 adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan atau PPP Arsul Sani mengungkapkan PDIP merupakan partai yang sejak awal ingin mengamendemen UUD 1945.

Baca juga: Gelar Aksi Ujuk Rasa, NasDem Sulsel Tolak Narasi Pemberitaan yang Dinilai Menyesatkan

"Dari awal keinginan melakukan amendemen UUD NRI Tahun 1945 ada pada PDI Perjuangan. Jika partai tersebut sebagai inisiator berpendapat tidak meneruskan inisiasinya, PPP bisa menerima sikap politik PDI Perjuangan," kata Arsul Sani, seperti ditulis Antara, Selasa, 22 Maret 2022.

Namun demikian, Arsul menghargai keputusan PDIP dan partainya pun sepakat untuk tidak ikut-ikutan melakukan perubahan konstitusi tersebut.

Wakil Ketua MPR RI itu mengungkapkan kekhawatirannya akan terjadi diskursus amendemen sehingga bisa saja penundaan pemilu akan ikut ditetapkan.

Baca juga: DPC Partai Gerindra Makassar Gelar Bukber Bareng Pengurus dan Kader

"Melihat perkembangan saat ini, kemungkinan besar justru isu-isu lain yang akan mendominasi diskursus amendemen, termasuk isu penundaan pemilu. Oleh karena itu, akhirnya amendemen menjadi luas, tidak terbatas," kata Arsul Sani.

Diketahui, sebelumnya Wakil Ketua MPR RI Fraksi PDIP Ahmad Basarah mengatakan bahwa pihaknya telah menarik diri dari usulan amendemen tersebut.

Ahmad Basarah mengaku telah bersikap untuk tidak membuka amendemen UUD 1945 jadi kesempatan oknum yang akan merusak muruah konstitusi.

Baca juga: Syaharuddin Alrif Pimpin Konsolidasi NasDem Soppeng, Minta kader Dukung Kepemimpinan Suwardi--Selle

Selain PPP, NasDem juga mendukung keputusan PDIP untuk mengurungkan amendemen UUD 1945.

"Hal ini sejalan dengan sikap NasDem yang sejak awal mengusulkan agar usulan amendemen ini dikaji ulang dan tidak dipaksakan untuk dilaksanakan saat ini," kata Ketua Fraksi NasDem MPR RI Taufik Basari kepada Antara, Senin, 21 Maret 2022.

Ia juga mengatakan bahwa ditundanya amendemen UUD 1945 untuk menghindari usulan penundaan pemilu dan menambah masa jabatan presiden menjadi tiga periode.

Sementara itu, diketahui ada tiga partai yang memang telah menyusun agenda bahwa pemilu sebaiknya ditunda.

Adapun partai yang dimaksud yaitu Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Partai Amanat Nasional atau PAN, dan Partai Golongan Karya atau Golkar.

Dan partai yang telah menyatakan sikap untuk tidak tunda pemilu selain PPP, NasDem, dan PDIP ada Gerindra, Demokrat, dan PKS.