Mitra Terkini
Terkini.id, Jakarta - Program Organisasi Penggerak (POP) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan menggelontorkan anggaran Rp 567 miliar untuk sejumlah lembaga nirlaba menuai polemik.
Itu setelah tiga organisasi besar yang punya jaringan luas justru mundur dari program itu. Tiga organisasi itu yakni Muhammadiyah, Nahdhatul Ulama dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI).
Sebelumnya, PGRI menyusul NU dan Muhammadiyah menarik diri dari Program Organisasi Penggerak (POP) Kemendikbud setelah Rapat Koordinasi bersama Pengurus PGRI Provinsi Seluruh Indonesia, Perangkat Kelengkapan Organisasi, Badan Penyelenggara Pendidikan dan Satuan Pendidikan PGRI pada 23 Juli 2020.
Ketua Umum PGRI Unifah Rosyidi mengatakan mundurnya PGRI karena kriteria pemilihan dan penetap POP tidak jelas.
"PGRI memandang perlunya prioritas program yang sangat dibutuhkan dalam meningkatkan kompetensi dan kinerja guru melalui penataan pengembangan dan mekanisme keprofesian guru berkelanjutan," ujarnya lewat keterangan tertulis, Jumat 24 Juli 2020.
PGRI juga memandang dana POP sebesar Rp 595 miliar per tahun akan sangat bermanfaat jika dialokasikan untuk membantu siswa, guru/honorer, penyediaan infrastuktur di daerah khususnya di daerah 3T demi menunjang pembelajaran jarak jauh (PJJ) saat pandemi.
Sebab, menurut Unifah, "pandemi Covid-19 datang meluluhlantakkan berbagai sektor kehidupan termasuk dunia pendidikan dan berimbas pada kehidupan siswa, guru, dan orang tua."
Oleh sebab itu PGRI juga menekankan agar Kemendikbud berhati-hati menggunakan anggaran tersebut, agar dapat dipertanggungjawabkan dengan benar.
"Mengingat waktu pelaksanaan yang sangat singkat, kami berpendapat bahwa program tersebut tidak dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, serta menghindari berbagai akibat yang tidak diinginkan di kemudian hari," ujarnya.
Mundurnya PGRI menyusul Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama dan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
Mengutip dari tirtoid, dua lembaga itu memprotes keikutsertaan yayasan perusahaan swasta Tanoto Foundationdan Sampoerna Foundation dalam POP Kemendikbud.
Program Organisasi Penggerak (POP) merupakan salah satu program unggulan Kemendikbud. Program itu bertujuan untuk memberikan pelatihan dan pendampingan bagi para guru penggerak untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan peserta didik.
Dalam program ini, Kemendikbud akan melibatkan organisasi-organisasi masyarakat maupun individu yang mempunyai kapasitas untuk meningkatkan kualitas para guru melalui berbagai pelatihan.
Kemendikbud mengalokasikan anggaran Rp567 miliar per tahun untuk membiayai pelatihan atau kegiatan yang diselenggarakan organisasi terpilih. Organisasi yang terpilih dibagi kategori III yakni Gajah, Macan, dan Kijang. Untuk Gajah dialokasikan anggaran sebesar maksimal Rp20 miliar/tahun, Macan Rp5 miliar per tahun, dan Kijang Rp1 miliar per tahun.
Presiden Diminta Pecat Nadiem Makarim
Melihat kekisruhan itu, Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) mendesak Presiden Joko Widodo bersikap tegas kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim. Eks CEO Gojek itu disarankan agar segera dicopot dari jabatannya.
"Presiden dituntut mempergunakan hak prerogatifnya mengganti Nadiem Makarim," kata Wakil Ketua Fraksi PAN Saleh Daulay dalam keterangan tertulis, Jumat, 24 Juli 2020.
Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah periode 2010-2014 itu menilai Nadiem berkinerja buruk. Nadiem juga dianggap sering membuat kontroversi.
"Alih-alih mencatatkan prestasi selama memimpin Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), justru Nadiem sering menimbulkan kontroversi, polemik, dan perdebatan," ujar dia.
Kontroversi teranyar yang dibuat Nadiem yaitu seleksi program organisasi penggerak (POP). Sebanyak dua yayasan yang terafiliasi dengan perusahaan besar lolos dalam proses seleksi. Banyak juga organisasi dan entitas baru yang dinyatakan lolos dalam seleksi program tersebut.
Menurut dia, wajar jika kemudian Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah dan LP Ma’arif PBNU mengundurkan diri dari kepesertaan POP. Sikap yang ditunjukkan dua organisasi Islam terbesar di Indonesia itu membuktikan ada masalah pada seleksi POP.
"Sikap dan kebijakan Nadiem ini tentu sangat tidak baik. Banyak pihak yang tersinggung," ujar dia.
Seleksi POP 2020 menuai polemik. Kemendikbud meloloskan dua organisasi yang berafiliasi dengan perusahaan besar, yakni Sampoerna Foundation dan Tanoto Foundation.
POP merupakan program unggulan Kemendikbud untuk meningkatkan kualitas peserta didik Indonesia. Program ini digarap bersama organisasi yang mempunyai kapasitas meningkatkan kualitas para guru melalui berbagai pelatihan.
Organisasi yang lolos POP mendapatkan bantuan anggaran pelaksanaan dari Kemendikbud. Total anggaran yang disiapkan untuk program ini sebesar Rp567 miliar per tahun.
Besaran anggaran yang didapat oleh setiap organisasi disesuaikan dibagi dalam tiga kategori. Yakni Gajah (Rp20 miliar per tahun), Macan (Rp5 miliar per tahun), dan Kijang (Rp1 miliar per tahun).
