Mitra Terkini
Terkini.id, Jakarta – Baru-baru ini, dugaan kebocoran data Presiden Jokowi menuai sorotan publik, kini telah sikapi Badan Siber dan Sandi Negara BSSN).
Diketahui, dugaan kebocoran data yang terjadi di beberapa Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE).
Hal itu setelah seorang hacker atau peretas menamakan dirinya Bjorka mengeklaim telah membobol keamanan data milik Presiden Jokowi.
Dimana Dia (Bjorka) mengaku telah mendapatkan 679.180 surat penting dan rahasia milik presiden.
"BSSN telah melakukan penelusuran terhadap beberapa dugaan insiden kebocoran data yang terjadi, serta melakukan validasi terhadap data-data yang dipublikasikan," ujar juru bicara BSSN Ariandi Putra dalam keterangan pers.
Lantas hal itu pula, Ariandi Putra menyebutkan bahwa pihaknya melakukan koordinasi dengan setiap PSE yang diduga mengalami insiden kebocoran data, termasuk dengan di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.
"Kami sedang melakukan upaya-upaya mitigasi cepat untuk memperkuat sistem keamanan siber guna mencegah risiko yang lebih besar pada beberapa PSE tersebut," tutur Ariandi.
itu, BSSN juga berkoordinasi dengan penegak hukum, seperti Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri agar mengambil langkah-langkah penegakan hukum.
Dia menegaskan pihaknya memberikan dukungan teknis dan meminta seluruh PSE untuk memastikan keamanan sistem elektronik di lingkungan masing-masing.
Sementara itu, Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono mengatakan bahwa informasi yang menyebutkan surat berlabel rahasia dari Badan Intelijen Negara (BIN), dan surat lainnya untuk Presiden Jokowi bocor di forum peretas (hacker) adalah informasi bohong. Dikutip Terkini.id dari Jpnn. Sabtu, 10 September 2022.
Heru menyatakan bhwa tidak ada surat dan dokumen untuk Presiden Jokowi yang bocor di internet, menanggapi informasi beredar yang menyebutkan surat dan dokumen untuk Presiden Jokowi telah diretas oleh akun beridentitas Bjorka.
“Nanti pihak Sekretariat Negara akan menyampaikan. Tidak ada isi surat-surat yang bocor,” kata Heru.
Heru menambahkan beredarnya informasi bohong itu merupakan pelanggaran Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Heru Budi yakin bahwa penegak hukum akan memproses secara hukum dan mencari siapa pelakunya.
“Perlu saya tegaskan adalah itu sudah melanggar hukum UU ITE,” ungkap dia
Sebelumnya, peretas dengan identitas Bjorka melalui grup Telegram mengeklaim telah meretas surat menyurat milik Presiden Jokowi, termasuk surat dari BIN.
Klaim dari Bjorka tersebut kemudian diunggah oleh salah satu akun "DarkTracer : DarkWeb Criminal Intelligence" di Twitter, yang kemudian viral dan sempat menjadi salah satu topik pembahasan terpopuler (trending topic) di media sosial itu hingga Sabtu pagi.
Dalam unggahan di Twitter itu disebutkan bahwa surat dan dokumen untuk Presiden Indonesia, termasuk surat yang dikirimkan BIN dengan label rahasia telah bocor.
Peretas dengan identitas Bjorka juga sebelumnya kerap mengeklaim telah meretas data terkait kependudukan Indonesia, seperti data registrasi "SIM Card Prabayar" dan data milik salah satu provider telekomunikasi.
