Mitra Terkini
Terkini.id, Jakarta - Ali Mochtar Ngabalin selaku Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden (KSP) membantah jika ada yang mengatakan bahwa pejabat publik saat ini menjadi antikritik.
Menurut Ngabalin, pemerintah saat ini sangat lekat dengan kebebasan ruang untuk dikritik.
Karena, menurutnya hal itu telah disampaikan oleh Presiden Jokowi beberapa kali dalam kesempatan.
"Kenapa begitu, karena perintah Presiden Joko Widodo untuk selalu membuka diri,” tegas Ali Mochtar Ngabalin dalam respons diskusi "Jangan Jadi Pejabat Publik kalau AntiKritik" di KOMPAS TV, Kamis, 2 September 2021.
"Kemudian (publik) memberikan masukan, saran terkait dengan perbaikan kinerja yang dilakukan oleh pemerintah, itu dalam hal kritik," sambungnya.
Ia menegaskan, jika ada yang menggunakan data-data palsu, sembrono, kemudian menuduh dan memfitnah hingga mencederai harkat dan martabat itu bukan termasuk kritik.
Menurutnya, setiap pihak yang ingin melontarkan kritik kepada pemerintah harus disertai dengan data dan fakta yang ada.
Sebab, mengkritik tanpa menunjukkan data sama halnya tuduhan atau fitnah.
"Kita harus bisa menunjukkan data-data dan fakta-fakta orang yang dituduh, dicederai," tegasnya.
"Mereka punya anak, cucu, punya keluarga besar, kemudian dituduh dan difitnah dengan hal sangat tidak lazim bagi orang yang mempunya etika," ujarnya.
Lebih lanjut, Ngabalin tidak sepakat dengan apa yang terjadi pada Kepala Staf Presiden Moeldoko dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan yang dianggap sebagai kritik.
"Kalau kritik nggak ada masalah, tetapi ketika dia difitnah, dituduh dengan hal-hal yang mencederai harkat dan martabatnya, semua orang punya hak demokrasi loh, semua orang punya harga diri," pungkas Ngabalin.
