Luhut: Selama PPKM Pemerintah Jamin Tak Biarkan Masyarakat Kelaparan!

Terkini.id, Jakarta - Luhut: selama PPKM pemerintah jamin tak biarkan masyarakat kelaparan. Terkait banyaknya polemik terkait Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat maupun Mikro yang dikhawatirkan dapat menggerogoti sendi ekonomi, khususnya masyarakat marginal, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan angkat suara.

Selaku Koordinator PPKM Darurat Provinsi Jawa-Bali, iamenegaskan pemerintah memastikan tidak akan membiarkan masyarakat mengalami masalah pemenuhan kebutuhan pokok atau dibiarkan kelaparan, di tengah penerapan PPKM Darurat.

Baca juga: Menteri Kesehatan RI: Campak Jauh Lebih Menular Daripada COVID-19

“Menko Luhut memberikan arahan kepada TNI/Polri untuk mencari lokasi marginal di tiap daerah dan memastikan ketersediaan makanan, khususnya beras untuk masyarakat yang betul-betul membutuhkan,” terang Juru Bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika, Dedy Permadi dalam konferensi pers terkait perkembangan implementasi PPKM Darurat secara virtual, Minggu 11 Juli 2021.

Dedy menambahkan, pemerintah ingin melakukan penyaluran secara ‘micro targeted’ tersasar dan detail, terutama dalam distribusi vaksin, obat, dan bantuan sosial (bansos). Khusus bagi masyarakat yang berada di kawasan pinggiran, penyaluran bantuan tersebut harus dapat terlaksana dengan cepat.

“Rakyat Indonesia tidak ada yang akan dibiarkan sampai tidak bisa makan,” tegasnya.

Baca juga: Sudirman Said Sebut Bansos Dijadikan Alat Politik Sama Saja Dengan Korupsi

Dedy mengungkapkan, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini akan menyalurkan bansos berupa beras melalui Bulog sebesar 10 kilogram per penerima manfaat. Penyaluran bantuan beras itu dilakukan, melalui jaringan Bulog yang tersebar di seluruh Indonesia.

Ia juga memastikan, Mensos Risma juga memimpin langsung proses pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Pemutakhiran data wajib dilakukan, karena merupakan proses yang bersifat dinamis dengan mempertimbangkan kondisi terbaru. Seperti warga yang berpindah alamat, meninggal atau mungkin tingkat kesejahteraannya berubah.

Dalam proses pemutakhiran data, Kemensos melibatkan Kepolisian RI (Polri), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Himpunan Bank-bank Milik Negara (Himbara).

Baca juga: Waspada Lonjakan Kasus COVID-19, Kemenkes Instruksikan Pemda dan Faskes Siap Siaga

“Mensos memastikan proses pemutakhiran data berjalan secara transparan dan partisipatif serta dilakukan dengan dukungan teknologi digital, sehingga selain lebih akurat juga diharapkan semakin cepat,” imbuh Dedy.

Selain itu, Kementerian Sosial (Kemsos) juga telah menyiapkan tiga jenis bansos yaitu Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan NonTunai (BPNT), Kartu Sembako, serta Bantuan Sosial Tunai (BST).

“Sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo, Program PKH yang menjangkau 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), pencairannya dimajukan pada triwulan ketiga yaitu bulan ini, bulan Juli 2021,” jelas Dedy.

Selanjutnya, Kartu sembako yang semula menjangkau 15.93 juta penerima manfaat, kini ditingkatkan menjadi 18.8 juta penerima manfaat. Untuk bantuan tunai yang menjangkau 10 juta KPM, direncanakan disalurkan selama dua bulan pada Mei 2021 dan Juni 2021 yang dibayarkan sekaligus dua bulan pada Juli 2021.

Penerima Bantuan Tunai adalah masyarakat yang terdampak pandemi dan sudah masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), yang tidak menerima PKH dan tidak menerima kartu sembako. BST disalurkan melalui jaringan kantor Pos Indonesia.

Dedy mengatakan, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar sekitar Rp 13,96 triliun bagi 10 juta penerima manfaat PKH, Rp 45,12 triliun untuk 18.8 juta Penerima Kartu Sembako, dan Rp 6,1 triliun bagi 10 juta Penerima Bantuan Sosial Tunai.

Kemensos juga mendirikan dapur umum untuk menyediakan makanan siap saji, yang akan disalurkan guna mencukupi kebutuhan makanan tenaga kesehatan dan petugas penjaga penyekatan PPKM di sekitar DKI Jakarta dan wilayah penyangga sekitarnya.

Untuk wilayah Jakarta, dapur umum Kemesos dipusatkan di gedung konvensi Taman Makam Pahlawan Nasional Utama (TMPNU) Kalibata, Jakarta. Pada awal PPKM Darutat, dapur umum ini rata-rata memproduksi sekitar 10 ribu kotak makanan siap saji per harinya. Namun, pada saat ini produksi makanan ditingkatkan mencapai 15 ribu kotak makanan per harinya

Selain di Ibu Kota, Kemensos juga telah mendirikan dapur umum di beberapa daerah lainnya seperti Kota Surabaya, Bandung, Surakarta, Kabupaten Bogor, Sleman, dan Denpasar.

“Tidak ada warga negara yang akan dibiarkan dalam kelaparan. Baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, relawan dan, kita semua akan memastikan bahwa pertolongan akan sampai kepada saudara-saudara kita yang betul-betul membutuhkan,” tegas Dedy.