Mitra Terkini
Terkini.id, Jakarta - Terkait Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) yang digelar di Deli Serdang, Sumatra Utara, Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), yakni Jerry Massie, turut buka suara.
Menurutnya, kepengurusan Partai Demokrat hasi KLB 90% akan disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM alias Kemenkumham.
"Kalau legal (kepengurusan PD) itu ditentukan oleh Kemenkum HAM dan juga melihat AD/ART dari partai ini pada 2001 silam," terangnya pada hari Senin ini, 22 Maret 2021, seperti dikutip terkini.id dari Sindonews.
Sebaliknya, jika KLB dianggap ilegal, maka menurut Jerry, pasti sudah lama dihentikan dan dibubarkan polisi. Namun, faktanya masih tetap dibiarkan hingga sekarang.
"Awalnya saya sudah sampaikan kubu Moeldoko bakal menang lantaran penggugat dari kubu KLB Sumut tak lain kepala KSP," paparnya lagi.
Selain itu, Jerry juga melihat beberapa kasus dualisme kepengurusan partai sebelum yang dialami partai Demokrat.
Misalnya, kasus yang pernah menimpa PPP. Kala itu, kepengurusannya pun ganda, yakni kubu Romahurmuziy dan Djan Faridz.
Contoh lain, PKB juga pernah mengalami hal yang sama pada saat muncul kubu Muhaimin Iskandar dan mendiang Abdurrahman Wahid atau yang kerap disapa Gus Dur.
Tak hanya PPP dan PKB, Partai Golkar serta Partai Berkarya nyatanya pun mengalami nasib yang sama.
"Memang bagi kubu AHY menyebut KLB ini ilegal atau abal-abal, tapi dari Kementerian Hukum dan HAM tak menyebut ini ilegal. Jadi, tinggal mereka melihat dan mempelajari berkas keduanya dan memutuskan sikap. Tapi bisa saja kubu Moeldoko memakai AD/ART versi yang lama dan AHY versi yang baru," jelas Jerry.
Untuk itu, Jerry beranggapan bahwa kini semua keputusan ada di tangan Kementerian Hukum dan HAM.
Dalam artian, di sinilah kebijaksanaan pemerintah diuji dalam kapasitasnya sebagai Pembina partai politik.
Nah, terkait hal tersebut, maka pada hari Senin, 22 Maret 2021 ini, tagar "KLB Demokrat 2021 Sah" menjadi trending topic di jagat maya Twitter.
Rupanya banyak netizen yang mendukung Partai Demokrat yang baru alias versi Kongres Luar Biasa (KLB).
Setelah terkini.id melakukan penelusuran, rupanya itu karena sebagian dari mereka menganggap bahwa Partai Demokrat selama ini seperti sebuah partai keluarga.
Beberapa bahkan menulis jikalau di tahun 2020 Demokrat menjadi "partai keluarga", maka bukan tak mungkin pada tahun 2024 Indonesia akan turut dibuat menjadi "negara keluarga" yang melibatkan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan kedua putranya, yakni Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas).
"Jika 2020 Bentuk Partai Keluarga, Mungkin Di 2024 Menuju Negara Keluarga #KLBDemokrat2021Sah," tulis netizen dengan akun @willona___ seraya melampirkan foto seperti berikut:
