Mitra Terkini
Terkini.id - Partai Golkar memilih agar jadwal pelaksanaan Pilkada tidak dilakukan serentak tahun 2024. Melainkan tetap berlangsung normal, yakni pada 2022 dan 2023.
Salah satu pertimbangan menolak Pilkada serentak 2024 ialah dari sisi anggaran.
Mengutip suaracom, jaringan terkini.id, Wakil Ketua Umum Partai Gerindea Nurul Arifin, menilai akan ada pembengkakan anggaran apabila Pilkada dilakukan serentak di tahun Pemilu.
"Karena kalau serentak di 2024 walaupun berbeda bulan ya kami takutnya, satu, ini kan anggaran akan membengkak sekali ya. Apakah negara di situasi seperti ini akan mampu untuk beban anggaran untuk pelaksanaan pemilu dan pilpres," kata Nurul Jumat 29 Januari 2021.
Alasan lain yang menjadi pertimbangan ialah berkaca pada Pemilu 2019. Di mana pelaksanaan Pemilu tahun tersebut mengakibatkan kematian dari sisi petugas karena kelelahan.
"Kedua, kami juga mengevaluasi apa yang menjadi keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55 tahun 2019 itu,"bebernya.
" Itu kan karena begitu banyak petugas penyelenggara yang wafat karena begitu bertumpuknya keserentakan itu. Jadi membuat penelenggara juga kelelahan," sambung Nurul.
Diketahui, Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa mengklaim DPR sedang menjadwalkan ulang penyelanggaraan Pilkada.
Jadwal tersebut akan kembali dinormalkan sesuai masa periode lima tahun.
Adapun penjadwalan ulang Pilkada diatur dalam revisi Undang-Undang tentnag Pemilu. Seperti diketahui di dalam Undang Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada, Pilkada tahun 2022 dan 2023 dilakukan serentak pada 2024.
