Mitra Terkini
Terkini, id, Jakarta - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menolak pembubaran Kementerian Badan Usaha Milik negara (BUMN) yang diusulkan Wakil Ketua Komisi VII DPR dari Fraksi Golkar Maman Abdurrahman.
Achmad Baidowi (Awiek), Sekretaris Fraksi PPP DPR menilai usulan pembubaran Kementerian BUMN dan diubah menjadi badan di bawah kementerian teknis hanya akan menjadi ladang politisasi.
Pasalnya, menurut Awiek, kementerian teknis kini banyak dipimpin oleh orang-orang parpol. Ia khawatir BUMN nantinya justru akan menjadi sasaran tembak.
"Jangan, kementerian teknis itu kan banyak yang berasal dari kalangan parpol. Jadi jika usulannya (Kementerian BUMN) dimasukkan ke kementerian teknis justru rawan politisasi dan konflik kepentingan," ucap Awiek kepada wartawan Senin 18 Oktober 2021.
Awiek turut mengklarifikasi pernyataan Presiden Joko Widodo yang sebelumnya geram dengan proteksi atau pengamanan kepada BUMN yang dalam kondisi keuangan keuangan sakit. Menurut dia, pernyataan Jokowi secara tersirat adalah dukungan kepada Menteri BUMN Erick Thohir.
Jokowi, kata Awiek, mendukung langkah Erick yang tengah berbenah di kementeriannya dengan menutup sejumlah BUMN yang terus merugi.
Melansir CNN Indonesia, Selasa 19 Oktober 2021, "Itu merupakan dukungan kepada menteri BUMN Erick Tohir yang sekarang ini melakukan pembenahan fundamental dalam pengelolaan BUMN. Bahkan, beberapa BUMN yang merugi langsung ditutup," katanya.
Sebelumnya, Maman usul agar Kementerian BUMN dibubarkan karena telah menyebabkan kultur profesionalisme hilang sehingga membuat banyak badan usaha di bawah BUMN tidak pernah maju.
Sebagai gantinya, Maman ingin agar kementerian yang dipimpin oleh Erick Thohir itu diubah menjadi lembaga teknis yang berada di bawah kementerian teknis.
