Mitra Terkini
Terkini.id, Jakarta - Periode kedua kepemimpinan Presiden Jokowi dinilai makin membuat negara menjadi kacau. Penelitian secara Global Benchmark Complexity Index 2020, Indonesia dicap negara nomor 1 paling ruwet.
Pengamat Politik Internasional Nazar EL Mahfudzi menyebut penyebab utamanya karena tumpang tindihnya aturan perundang-undangan. Rangkap jabatan yang ditunjuk langsung oleh Presiden Jokowi hanya untuk mengamankan kepentingan oligarki.
"Penyebab utama adalah karena tumpang tindihnya aturan perundang-undangan yang menguntungkan investasi dan rangkap jabatan yang ditunjuk langsung oleh Joko Widodo semata-mata untuk mengamankan kepentingan oligarki, mempertaruhkan pulau Natuna dan Nikel yang telah dikuasi China," kata Nazar dalam artikelnya di Keuangannews.id, Sabtu, 10 April 2022.
"Kepemimpinan Joko Widodo dinilai mendzholimi rakyat dan tidak amanah dalam mengelola negara, tidak mampu lagi membawa Indonesia keluar dari permasalahan ekonomi. Perilaku Presiden yang selalu mengeluarkan kebijakan anti rakyat, menggunakan pendekatan investasi dan infrastruktur, terbukti banyak menguntungkan oligarki, merugikan negara," lanjut Nazar.
Faktanya, realita untuk memandang secara objektif neoimprealisme di Indonesia, semakin makmurnya oligarki.
Hal itu tampak pada penunjukkan Luhut Pandjaitan merangkap jabatan yang dinilai secara tak wajar. Setidaknya ada 12 jabatan yang dikuasai Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi itu.
Nazar menyebut dilantiknya Luhut Pandjaitan tampak tengah bercokol dalam tirani kekuasaan, menguasai sumber daya alam melalui Undang-Undang Minerba dan Migas.
Hal tersebut diterangkan Nazar dalam artikel 'Negara semakin Ruwet, Jokowi Menanggung Beban Pulau Natuna dan 70 Persen Nikel telah Dikuasai RRC!' diperkuat juga dikeluarkannya Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 53 tahun 2022, tentang Ketua Dewan SDA Nasional.
"Kondisi negara yang ruwet menjadi andil Presiden Joko Widodo, di antaranya utang negara telah mencapai lebih dari 40-60 persen dari PDB, membiarkan mafia dan kartel komoditi, gas, minyak, nikel menguras sumber daya alam Indonesia," ungkap pakar politik internasional itu.
Disebutnya, situasi Indonesia makin kacau diperparah dengan 70 persen nikel tengah dikuasai oleh China sehingga Kepulauan Natuna menjadi taruhan pemerintahan Presiden Jokowi.
"Keadaan Indonesia yang telah ruwet karena 70 persen nikel telah dikuasai oleh China dan kepulauan Natuna yang kaya dengan sumber daya minyak dan gas bumi menjadi taruhan rezim Joko Widodo," sambungnya.
"Permasalahan meningkatkan investasi, menjadi pemulihan ekonomi sebagai dalil untuk mendapatkan utang negara terjerat dalam tirani kekuasaan China," tandas Nazar.
