Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Mengajukan Banding Soal UMP DKI, Menaker Enggan Memberikan Tanggapan

Terkini.id, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Jakarta terkait penurunan UMP DKI 2022. Menaker enggan memberikan tanggapan.

Saat ditanya soal hal itu Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziah enggan memberikan tanggapan atas pengajuan banding tersebut.

Baca juga: Anies Baswedan Angkat Bicara Terkait Polemik JIS

"Urusan itu (banding) nggak, saya nggak ngomong itu dulu, nggak ngomong itu, ini sekarang lagi ngomong kawasan (KIT Batang), ini yang menarik ini," kata Ida Fauziyah, dalam kunjungan kerjanya di Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang, Jumat, 5 Agustus 2022, dilansir detikjateng.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengajukan permohonan banding atas putusan PTUN Jakarta terkait penurunan UMP. Dengan adanya banding ini, Pemprov DKI Jakarta berharap nilai UMP dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1517 Tahun 2021 tidak dibatalkan.

"Kami berharap dengan adanya upaya banding ini, besaran UMP senilai Rp 4.641.852 sesuai Kepgub No.1517 Tahun 2021 tidak dibatalkan," kata Kepala Biro Hukum Setda DKI Jakarta Yayan Yuhanah dalam keterangan tertulis, Rabu, 27 Juli 2022.

Baca juga: Perayaan Malam Tahun Baru di DKI Jakarta Hasilkan 74 Ton Sampah

Yayan mengatakan UMP yang ditetapkan dalam Kepgub tersebut telah mempertimbangkan sejumlah aspek, dari angka inflasi hingga kesejahteraan hidup pekerja. Atas dasar itulah, Pemprov DKI mengajukan permohonan banding.

Sebelum memutuskan pengajuan upaya permohonan banding, pihaknya telah mengkaji dan mempelajari putusan majelis hakim secara komprehensif. Hasilnya, pihaknya memandang putusan majelis hakim tersebut masih belum sesuai dengan harapan.

"Hal ini karena nilai UMP yang ditetapkan dalam Kepgub tersebut telah mempertimbangkan angka inflasi serta kelayakan dan kesejahteraan hidup pekerja," ungkapnya.

Baca juga: JPU Ajukan Banding Atas Vonis Bebas Nikita Mirzani

Kendati demikian, Pemprov DKI mengapresiasi dan menerima keputusan majelis hakim atas putusan yang telah ditetapkan. Majelis hakim, kata dia, membenarkan kewenangan Anies Baswedan dalam membuat kebijakan UMP serta membenarkan hak para pekerja mendapatkan upah layak.