Mitra Terkini
Terkini.id, Makassar - Fraksi Partai NasDem DPRD Provinsi Sulsel menyebut bahwa persoalan mutasi, demosi dan nonjob ASN menimbulkan kekacauan di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel.
Mutasi, demosi dan nonjob itu terjadi pada era Gubernur Sulsel sebelumnya, Andi Sudirman Sulaiman. Dampak dari itu semua, menurunnya pelayanan dan rendahnya serapan anggaran.
Hal itu berdasarkan pandangan umum Fraksi Partai NasDem DPRD Sulsel yang dibacakan langsung oleh Mizar Room pada rapat paripurna pandangan umum terkait Ranperda perubahan APBD Sulsel tahun 2023, Senin 25 September 2023.
Fraksi NasDem melihat terjadi penyimpangan terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS di Lingkungan Pemerintah yaitu pengangkatan PNS dalam jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, dan Pengawas yang tidak sesuai dengan kualifikasi, kompetensi dan kinerja yang bersangkutan.
Di beberapa jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, dan Pengawas pejabat di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang diangkat dalam jabatan tersebut tidak memiliki pengetahuan, keterampilan, kualifikasi dan pengalaman yang relevan dengan tugas dan tanggung jawab yang ada dalam jabatan tersebut.
"Mohon kiranya Pj Gubernur dapat segera membenahi terkait penerapan PP Nomor 11 Tahun 2017 tersebut," ungkap Mizar Room pada pandangan umum.
Pengelolaan atau manajemen ASN yang semrawutan menyebabkan menurunnya kinerja ASN yang pada akhirnya menyebabkan/ berdampak pada menurunnya pelayanan dan rendahnya serapan anggaran.
Fraksi NasDem mengamati dalam kurun waktu 5 bulan terhitung pada Bulan Mei-4 September terjadi 6 kali pelantikan, dimana tidak dibarengi dengan proses persuratan atau pemberitahuan kepada ASN yang digantikan ataupun yang menggantikan dengan rentan waktu yang sangat berdekatan.
Yaitu sekitar berjarak hanya seminggu menyebabkan kekacauan pada pemetaan dan pembuatan ANJAB/ABK ASN yang bersangkutan serta penyesuaian pada aplikasi kepegawaian dan kinerja ASN Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
"Fenomena di atas menyebabkan ketidaknyamanan atmosfer kerja pada lingkup ASN sehingga terjadi penurunan kualitas kinerja para ASN dan kekacauan pada perhitungan TPP ASN yang bersangkutan," ujar anggota dewan Dapil 5 (Bulukumba-Sinjai).
Olehnya itu, Pj Gubernur Bahtiar Baharuddin dapat melakukan investigasi dan evaluasi terhadap proses mutasi tersebut dan segera membenahinya sehingga dapat menciptakan atmosfer kerja yang baru, yang memberi semangat dan inspirasi baru buat para ASN Provinsi Sulawesi Selatan.
Fraksi NasDem mengamati trend promosi yang dilakukan dalam tahun anggaran ini dan terdapat banyak ASN pindahan dari Kabupaten atau antar Provinsi di luar dari proses recruitment melalui lelang jabatan yang terhitung baru sebulan menjalankan tugas di Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
Namun mendapatkan promosi jabatan struktural administrator. Hal tersebut perlu di kaji ulang karena menciderai semangat PNS/ASN yang memperlihatkan loyalitas, kinerja dan semangat meningkatkan kompetensi, tentunya dengan harapan ingin mendapatkan kenaikan jenjang dalam karier, baik secara vertikal maupun horizontal.
"Selain itu mengingat masih banyaknya ASN yang telah lama mengabdi di Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan memiliki kinerja, kompetensi, serta kualifikasi yang sesuai dengan jabatan administrator tersebut," pungkasnya.
