Mitra Terkini
Terkini.id, Makassar - Proses belajar yang tak optimal dalam dunia pendidikan menjadi ancaman serius di masa depan. Digitalisasi Pendidikan di tengah pandemi COVID-19 dinilai sebagai jalan tengah kendati belum maksimal.
Sejumlah anggota dewan meminta Pemerintah Kota Makassar memastikan kompetensi pembelajaran di tengah pandemi berjalan dan tercapai.
Anggota DPRD Kota Makassar Komisi D Bidang Kesejahteraan Rakyat, Irwan Djafar mengaku khawatir dengan model kompetensi pembelajaran yang tidak menentu saat ini.
Hal itu, kata dia, akan menghasilkan mutu pendidikan yang tidak maksimal.
"Dengan sistem virtual ini metode pembelajaran tidak maksimal. Meskipun guru memberikan pekerjaan atau PR yang banyak tetapi tidak sama dengan kalau murid dan guru bertatapan muka,” ujar legislator Nasdem tersebut, Senin, 14 September 2020.
Menurut Irwan sistem Kurikulum 2013 (K13) yang menekankan pendidikan interaktif bukan tanpa alasan, komunikasi guru dan murid akan membangun hubungan emosional yang lebih baik bagi siswa.
"Jadi memang antara guru dan murid itu harus bertatapan dan ada hubungan emosional yang terbangun," ujar Irwan.
Irwan Berharap pemebelajaran tatap muka bisa secepatnya digelar oleh pemerintah kota. Ia beralasan, selain dari sisi emosional, potensi ekonomi juga sangat kental dikaitkan dengan hal ini.
Irwan mengatakan sudah cukup banyak laporan orang tua siswa yang merasa kesulitan memenuhi kebutuhan anaknya selama pembelajaran daring seperti kuota dan pendampingan.
"Ada rutinitas yang hilang dari siswa, seperti kebiasaan bangun pagi, sarapan dan pergi sekolah hingga pulang sekolah jadi punya rutinitas itu hilang,” ujarnya.
Sementara itu, anggota Komisi D DPRD Kota Makassar lainnya, Abdul Wahid menilai kurikulum 2013 masih menjadi standar terbaik saat dalam mengajar kompetensi siswa.
Kendati begitu, ia mengatakan hal itu mustahil diterapkan selama pandemi Covid-19. Abdul menilai pihak pihak sekolah memerlukan suatu produk yang bisa menyaingi K13.
"Kita perlu kreatif, saya memang berharap ada satu produk yang bisa bisa melindungi pendidikan anak-anak kita, model pendidikan kurikulum 2013 dalam kondisi sekarang sudah tidak layak, sementara ada kewajiban untuk memastikan pendidikan anak-anak tetap berkualitas," ujar legislator PPP tersebut.
Dia mengatakan pendidikan di kota Makassar sudah cukup terpuruk setelah adanya temuan beberapa waktu lalu oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Ia mewanti-wanti pendidikan di Makassar justru melahirkan anak-anak yang tidak berkompeten dengan kurangnya kepedulian pemerintah terhadap pendidikan.
"Covid-19 kan memang masih tinggi, kondisi sekarang masih agak sulit, tapi intinya kami di dewan tetap akan mengawal dan membicarakan hal ini," pungkasnya.
