Mitra Terkini
Terkini.id, Sulsel - Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Sulawesi Selatan melakukan kunjungan ke Kementerian Dalam Negeri RI, Senin 16 Oktober 2023.
Kunjungan tersebut berkaitan dengan konsultasi Pra Penetapan Propemperda tahun 2024. Pertemuan yang dilaksanakan di Lantai 15 Gedung H Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri.
Konsultasi ini dipimpin oleh Ketua Bapemperda, Rudy Pieter Goni bersama wakil ketua A Muchtar Mappatoba dan dihadiri oleh Anggota Bapemperda dan Tim Ahli/Kelompok Pakar DPRD Prov. Sulsel, serta perwakilan dari Biro Hukum Setda Pro Sulsel.
Mereka diterima langsung oleh Ramandhika Suryasmara selaku Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda.
Rudy Pieter Goni menyampaikan apresiasi atas penerimaan pihak dari Kemendagri terkait dengan konsultasi yang dilakukan Bapemperda DPRD Sulsel ini.
"Kami hadir di sini untuk melakukan konsultasi terkait judul-judul ranperda yang diajukan oleh DPRD dan usul Gubernur untuk Propemperda tahun 2024. Kami tidak hanya mengajukan judul ranperda saja, tetapi juga melampirkan latar belakang pengajuan ranperda, dasar hukum, ruang lingkup dan arah tujuan pembahasan, serta objek yang akan diatur," kata Rudy yang juga Caleg DPR RI Dapil 1 Sulsel.
RPG sapaan akrab Rudy Pieter Goni ini menyampaikan bahwa pembahasan dan penetapan Propemperda ini dilakukan sebelum penetapan APBD Provinsi, sesuai dari amanah Permendagri tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
"Dan pengajuan judul-judul ranperda untuk Propemperda Tahun 2024 ini tidak hanya memperhatikan skala prioritas, tetapi juga bisa memberikan manfaat bagi masyarakat dan tentunya Provinsi Sulawesi Selatan ketika sudah terbit menjadi Perda nantinya," tutur RPG.
Adapun daftar usulan judul-judul ranperda untuk Propemperda Tahun 2024 sebanyak 14 ranperda, yang terdiri dari 11 ranperda usul inisiatif DPRD dan 3 ranperda usul Gubernur.
11 usulan judul-judul ranperda inisiatif DPRD antara lain, Ranperda tentang Desa Wisata, Ranperda tentang Pemajuan Kebudayaan Sulawesi Selatan Menuju Indonesia Emas 2045, Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi, Ranperda tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum PT Jamkrida.
