Bahas Pembangunan Industri Kapal di Sulsel, ISP Unhas Gelar FGD

Terkini.id, Jakarta - Menjelang pelaksanaan Halal Bi Halal Ikatan Alumni Teknik Universitas Hasanuddin (HBH IKA Teknik Unhas 2019), Ikatan Sarjana Perkapalan (ISP) Unhas menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema Akselerasi Pembangunan Industri Kapal di Sulsel. Kegiatan yang digelar di Graha BKI Jakarta, Rabu 6 Maret 2019, ini menghadirkan narasumber dari Kementerian Perhubungan Ditjen Perhubungan Laut. "Di wilayah timur ini konektivitas antar wilayah lebih efektif dilakukan melalui udara dan laut, dan yang paling memungkinkan adalah melalui laut. Ini sesuai dengan tujuan pemerintah menghubungkan wilayah barat Indonesia hingga wilayah Timur Indonesia melalui penyelenggaraan angkutan laut," ujar Kasubdit Angkutan Laut Dalam Negeri Kemenhub, Capt Budi Mantoro. Sementara itu, Ketua Ikatan Sarjana Perkapalan (ISP) Unhas Ir M Fitri Natriawan mengungkapkan, FGD ini fokus membahas bagaimana dukungan atau kebijakan pada level kementerian/BUMN untuk mempercepat pembangunan kawasan industri perkapalan di Sulsel. “Dan tentunya bakal dibahas tentang kesiapan Pemerintah Provinsi Sulsel tentang pembangunan kawasan industri perkapalan di Provinsi Sulawesi Selatan,” kata Fitri. “Diskusi ini mengundang praktisi maritim dari Insa, Iperindo, Alfi, dan lainnya. Hal ini untuk mendapatkan referensi tentang potensi bisnis industri perkapalan di Sulsel,” jelas alumnus Teknik Perkapalan Unhas ini.

Pengurus DPP IKA Teknik Unhas paparkan pandangan terkait pembangunan industri kapal di Sulsel

[caption id="attachment_142145" align="alignnone" width="960"]

Bahas Pembangunan Industri Kapal di Sulsel, ISP Unhas Gelar FGD

Pengurus DPP IKA Teknik Unhas hadir di FGD yang digelar oleh ISP Unhas[/caption] Dalam kesempatan itu, pengurus DPP IKA Teknik Unhas yang turut hadir pada kegiatan tersebut, Ir Sapri Pamulu, memaparkan pandangannya terkait pembangunan industri kapal di Sulsel. Menurutnya, hal yang tak kalah penting untuk dipikirkan bersama yakni terkait pemanfaatan skema KPBU (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha) untuk pembangunan galangan sebagai infrastruktur penunjang pelabuhan. Meski dalam Perpres 38/2015 tentang KPBU, galangan ini belum masuk dalam kategori infrastruktur prioritas. "Tapi menurut saya ini peluang bagi kita dan stakehorlders industri maritim untuk mengendorse skema KPBU untuk galangan, mengingat potensi yang besar di Indonesia Timur sehingga galangan ini bisa dimasukkan dalam kategori baru dalam jenis KPBU di infrastruktur transportasi, sarana/prasarana penunjang pelabuhan ke Bappenas," ujar Sapri Pamulu. Kedua, lanjutnya, dengan skema SPBU, Pemda yang sudah siap lahan galangan atau kawasan industri bisa menjadi PJPK KPBU sehingga dapat terlibat bersama dengan swasta melalui Perusda. "Beberapa benefit Fiskal dari skema KPBU menjadi dapat dimanfaatkan. Dan pembiayaan, pembangunan serta operasi pemeliharaan juga punya masa konsesi yang panjang," terangnya.

Sapri Pamulu: Pemprov Sulsel harus segera membentuk simpul KPBU

[caption id="attachment_142143" align="alignnone" width="1280"]

Pengurus DPP IKA Teknik Unhas hadir di FGD yang digelar oleh ISP Unhas[/caption] Poin ketiga, kata Sapri, yakni mendorong Pemprov Sulsel untuk segera membentuk simpul KPBU untuk membuka ruang kerjasama dengan mitra badan usaha dalam membangun dan mengoperasikan semua jenis infastruktur yang dibutuhkan Sulsel, tanpa membebani APBD melalui berbagai jenis skema kKPBU seperti rumah sakit dan fasilitas sosial lainnya, serta fasilitas perkotaan dan juga konektivitas. "Termasuk merintis pembangunan kawasan industri berbasis maritim seperti galangan dan pelabuhan," pungkasnya. Kegiatan FGD ini adalah pra event Seminar Nasional Industri Maritim yang rencananya akan digelar pada 20 Maret 2019 mendatang di Makassar.