Mitra Terkini
Terkini.id, Jakarta - Eks Politisi Demokrat, Ferdinand Hutahaean mengomentari soal Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mengaku tidak mengetahui teknis pengadaan lahan untuk program rumah DP Nol Rupiah.
Menurut Ferdinand, apabila Anies mengaku tidak mengetahui teknis soal lahan rumah DP Nol rupiah tersebut maka berarti Mantan Mendikbud itu memang tidak menjalankan kerja-kerjanya sebagai Gubernur DKI Jakarta.
"Kalau Anies mengaku tidak tahu, berarti dia tidak memang tidak kerja," kata Ferdinand Hutahaean lewat cuitannya di Twitter, Jumat 12 Maret 2021.
Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyebutkan bahwa dirinya dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tak mengetahui teknis pengadaan lahan untuk program rumah DP Nol Rupiah.
Hal itu, kata Riza, termasuk pengadaan lahan di kawasan Munjul, Pondok Ranggon, Jakarta Timur yang diduga dikorupsi oleh anak buah mereka, yakni Direktur Utara PT Pembangunan Sarana Jaya Yoory C Pinontoan.
"Kami, pak Gubernur, saya dan jajaran itu tidak masuk wilayah teknis ya," ucap Riza Patria, Jumat 12 Maret 2021 seperti dikutip dari Indozone.id.
Riza menjelaskan bahwa dirinya dan Anies Baswedan hanya membuat kebijakan tersebut. Namun, mengenai teknis, seperti pengadaan lahan itu dilakukan langsung oleh pihak Sarana Jaya.
"Kemudian kami meminta dinas perumahan, Sarana Jaya untuk menyiapkan DP 0 rupiah, masing-masing bekerja jadi kami tidak masuk wilayah teknis," ungkap Riza.
"Enggak mungkin lah gubernur-wagub ngurusin yang teknis-teknis, yang besar-besar saja kebijakan besar saja menyita waktu, apalagi masuk wilayah teknis. Itu tugas dinas, tugas sudin," tambahnya.
Diketahui, program Rumah DP Nol Rupiah yang diusung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kembali jadi sorotan publik. Janji manis Anies sejak kampanye itu saat ini berujung kasus korupsi.
Program ini jadi salah satu andalan pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno di Pilkada DKI 2017. Program itu awalnya bernama Rumah DP Nol Persen.
Lewat kebijakan tersebut, rencananya Anies-Sandi ingin memberi hunian layak dengan harga terjangkau bagi warga Jakarta. Mereka menjanjikan rumah tapak untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
