Mitra Terkini
Terkini.id, Jakarta - Elemen Aliansi Mahasiswa Indonesia (AMI) membubarkan diri dari Patung Kuda, Jakarta Pusat pada Kamis, 21 April 2022, sekitar pukul 16.30 WIB, usai tak mendapatkan tanggapan dari pihak istana.
Peserta aksi unjuk rasa merasa kecewa dengan tidak adanya tanggapan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait tujuh tuntutan yang telah mereka suarakan. Apalagi, saat itu beredar informasi bahwa Presiden Jokowi tidak berada di Istana Negara, Jakarta Pusat.
"Terima kasih telah menyepelekan kami. Kami akan bawa kemarahan ini nanti," keluh Presiden BEM UPNVJ Bilal Sukarno di Patung Kuda, Jakarta Pusat pada Kamis, 21 April 2022.
Kendati membubarkan diri, orator tetap mengingatkan peserta aksi untuk tidak teprovokasi atas tindakan apapun.
"Hati-hati jangan sampai terprovokasi," kata orator dari mobil komando.
Sebelumnya, Divisi Aksi dan Propaganda BEM Universitas Indonesia (UI) Theo mengatakan dalam aksinya kali ini, pihakmya menyampaikan tujuh tuntutan mereka ke Presiden Jokowi Widodo. Dia berharap tujuh tuntutan pihaknya bisa didengar oleh Presiden Jokowi.
Tujuh tuntutan tersebut yakni: tindak tegas para penjahat konstitusi dan tolak wacana perpanjangan masa jabatan presiden, turunkan harga kebutuhan pokok dan atasi ketimpangan ekonomi, menindak tegas segala tindakan represif terhadap masyarakat sipil dengan mekanisme yang ketat dan tidak diskriminatif, wujudkan pendidikan ilmiah, gratis, dan demokratis, sahkan RUU pro rakyat, tolak RUU pro oligarki, wujudkan reforma agraria sejati, tuntaskan seluruh pelanggaran HAM.
Diketahui sebelumnya, saat unjuk rasa berlangsung, petugas kepolisian memasang barrier di kawasan Patung Kuda, Jakarta.
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan menyampaikan bahwa pihaknya menurunkan 9.915 personel untuk mengamankan aksi demonstrasi elemen mahasiswa dan buruh.
Selain itu, Jajaran Polda Metro Jaya juga melakukan filterisasi peserta aksi demontrasi sejumlah elemen mahasiswa dan guru untuk mencegah adanya penyusup ke dalam aksi penyampaian pendapat tersebut.
Menurut Zulpan, dengan adanya kegiatan filterisasi ini dapat diketahui kelompok mana yang sudah memberikan pemberitahuan kepada pihak kepolisian atau tidak. Kemudian bagi kelompok yang telah menyampaikan pemberitahuan maka akan diberikan pengawalan dan pendampingan dari kepolisian. Hal itu mulai dari titik mereka memulai aksi hingga ke lokasi objek untuk menyampaikan pendapat.
