Mitra Terkini
Terkini.id, Makassar - Pembebasan lahan yang terdampak ihwal pengadaan jalan tol Makassar New Port (MNP) mengalami perubahan data pada dokumen perencanaan. Akibatnya, lahan yang harus dibebaskan mengalami penambahan.
Plt Kepala Dinas Pertanahan Kota Makassar, Akhmad Namsum mengatakan pihaknya masih melakukan proses penyesuaian dokumen.
"Lahan yang terdampak ternyata tidak sesuai dengan perencanaan, jadi kita mau sesuaikan dulu. Di perencanaan ada 135 bidang, tapi temuan di lapangan ada beberapa yang tidak masuk aspek perencanaan, namun masuk di area terkena dampak," kata Akhmad, Senin, 18 Oktober 2021.
Berdasarkan rencana, ia mengatakan tol MNP bakal melalui dua kelurahan di Kecamatan Tallo, yaitu Kelurahan Kaluku Bodoa dan Kelurahan Buloa.
Usai penyesuaian perencanaan, penentuan lokasi akan dilakukan kemudian melakukan pembebasan lahan yang didahului dengan sosialisasi ke masyarakat.
“Tugas Pemkot Makassar dalam pembangunan tol MNP ini adalah memfasilitasi administrasi yang menjadi kewenangan kita. Dalam hal ini penentuan lokasi, harus mengikuti regulasi,” paparnya.
Sebelumnya, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR, Danang Parikesit mengatakan pengadaan lahan seharusnya sudah rampung pada Oktober ini.
"Pengadaan lahan oleh Pelindo diperkirakan selesai Oktober, setelah itu baru kita laksanakan konstruksi," ucap Danang.
Jika lahan sudah siap, kata dia, pihaknya siap mengeksekusi pengerjaan konstruksi.
"Prinsipnya begitu lahan tersedia kita bisa memulai," jelasnya
Sebelum itu, ia mengatakan pihaknya terlebih dulu merampungkan kelengkapan amandemen konsesi.
"Begitu lahan siap, amandemen konsesi kita lakukan dan SPMK (surat perintah mulai konstruksi) bisa kita terbitkan," tegasnya.
Danang berharap pengerjaan konstruksi bisa dimulai pada kuartal IV tahun ini, mengingat proyek ini cukup urgen untuk memajukan ekonomi, sistem logistik dan meningkatkan ekspor.
"Pada saat yang sama juga mendorong manfaat jalan tol untuk jaringan distribusi," jelasnya.
Tol MNP merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang mulai digarap sejak 2018 lalu.
Anggaran yang dibutuhkan untuk penyelesaian konstruksi mencapai Rp500 miliar, sementara anggaran yang disiapkan untuk pembebasan lahan di tahun ini sebesar Rp60 miliar.
