Mitra Terkini
Terkini.id, Jakarta - Menteri Koordinator Politik, Hukun, Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD membantah tudingan bahwa Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) anti Islam.
"Enggak ada politik anti-Islam, itu di mana?" ujar Mahfud dalam sebuah diskusi daring pada Rabu malam, 29 September 2021, dilansir dari Sindo News.
"Indonesia bukan negara Islam tapi negara islami. Kan berbeda Islam dengan Islami," sambungnya.
Oleh sebab itu, Mahfud kembali menegaskan bahwa Pemerintahan Jokowi sama sekali tidak memiliki pandangan anti Islam.
Ia menjelaskan bahwa hal ini dibuktikan banyak kader organisasi masyarakat (ormar) Islam yang kini menduduki jabatan di eksekutif maupun legislatif.
Menurut Mahfud, jika dilihat dari pemegang jabatan di rumpun eksekutif maupun legislatif, hampir seluruhnya beragama Islam.
"Kalau mau disebut ormasnya NU, Muhammadiyah, HMI, dominan sekali di eksekutif dan legislatif," ungkapnya.
Mahfud lantas juga menyebutkan beberapa jabatan strategis yang sekarang dipimpin oleh orang Islam.
Antara lain, jabatan Ketua Mahkamah Agung (MA) dipegang M Syarifuddin yang merupakan aktivis HMI.
Kemudian, jabayan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) dipegang oleh Anwar Usman yang juga beragama Islam.
"Sekarang Islam semua, dan enggak ada itu politik anti-Islam karena semua kebijakan. Kebijakan itu yang dituntut orang Islam, kaum muslimin itu, kan dipenuhi semua," katanya.
Mahfud juga menyebutkan contoh lain untuk memperkuat bukti bahwa Pemerintahan Jokowi tidak anti terhadap Islam adalah beberapa kebijakan yang dibuat.
Mulai dari Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren hingga ditekennya Perpres Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren.
"Sekarang pemerintah membuat Perpres dana abadi untuk pesantren di mana negara menyediakan dana sekian triliun, itu untuk pengembangan pesantren," kata Mahfud.
"Enggak boleh diotak-atik itu untuk pesantren. Coba yang begitu, bagaimana mau dikatakan anti Islam," tambahnya.
