diam menyetujui aktivitas Moeldoko selama ini ke Partai Demokrat. Namun, karena rencana kudeta Moeldoko tidak dipersiapkan dengan baik dan berujung gagal, Jokowi pun menolak

Deputi Strategi dan Kebijakan Balitbang DPP Partai Demokrat, Yan Harahap memberikan sindiran keras soal pernyataan Moeldoko terkait kisruh Demokrat. Seperti diketahui, hari ini, Minggu,

Herzaky Mahendea Putra, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat mengomentari soal Moeldoko yang akhirnya bicara soal Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang setelah

Syahrial Nasution, Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat mengatakan bahwa Fahri Hamzah, mantan anggota DPR RI layak untuk menggantikan Moeldoko sebagai Kepala Kantor Staf Presiden

Kubu penggagas Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat Deli Serdang telah melakukan konferensi pers beberapa kali. Terakhir, mereka melakukan konferensi pers di lokasi proyek

Muhammad Rahmad, Wakil Sekjen Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang mengungkapkan alasan mengapa para penggagas memilih Moeldoko sebagai ketua umum. Alasan

Ketua Badan Pemilu Partai Demokrat Andi Arief membongkar bahwa Partai Demokrat kubu Moeldoko mencoba meretas sistem Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Andi mengatakan bahwa

Pengamat politik, Ujang Komarudin menilai jika Partai Demokrat kubu Moeldoko gagal mendapat SK Kemenkumham maka Kepala KSP itu akan kehilangan harga diri dan kehormatannya.

pejuang partai Demokrat (kubu KLB Deli Serdang). Namun, yang terjadi sekarang, lanjutnya, mereka tidak memiliki kemampuan untuk melaporkan kasus ini ke polisi. “Artinya apa?

nimbang untung dan ruginya jika ia sering tampil di publik. Sebab menurutnya, posisi sebagai Kepala KSP adalah posisi yang cukup strategis dan menjadi sorotan