Mitra Terkini
Terkini.id, Makassar - Anggota DPRD Kota Makassar, Hasanuddin Leo melaksanakan kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) nomor 5 tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pembangunan.
Leo, sapaan akrabnya mengatakan Perda PUG membahas terkait peran perempuan dalam pembangunan. Menurutnya, tidak boleh ada lagi pandangan sebelah mata terhadap perempuan, semua sama dihadapan regulasi untuk berperan aktif dalam kehidupan bernegara dan kehidupan kemasyarakatan.
“Perempuan memiliki peran penting dalam pembangunan. Sebagai contoh di tingkat paling bawah (rukun tetangga), dapat kita lihat, perempuan lebih banyak jadi ketua RT atau RW di Kota Makassar," kata Leo di Hotel Traveler, Jalan Lamadukelleng Buntu, Sabtu, 13 Februari 2021.
Berdasarkan hal itu, Leo mengatakan sosok perempuan kian penting dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam aspek sosial, ekonomi dan kemasyarakatan secara umum pada proses pembangunan di Kota Makassar.
Salah satu tujuan PUG, sambung legislator fraksi PAN yg duduk untuk periode ketiga itu adalah sebagai acuan semua pihak, baik pemerintah, swasta, lembaga atau kelompok masyarakat dalam menyusun strategi pengintegrasian gender.
“Pengintegrasian ini penggabungan sosial kontrol dan tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Makanya ada kesamaan gender,” jelasnya.
Anggota Komisi B DPRD Makassar ini mengatakan Nabi Muhammad SAW sejak 14 abad lalu telah meletakkan pondasi tentang penghargaan terhadap perempuan. Sehingga, Perda ini menjadi wadah bagi perempuan untuk lebih berkreasi dan menunjukkan kompetensi yang dimilikinya.
“Di Indonesia, perempuan dan laki-laki pernah menjadi presiden, menteri, gubernur sampai legislator. Bagaimana peran perempuan dalam aspek pembangunan, itu ada kesetaraan antara laki-laki dan perempuan,” ungkapnya.
Sementara, narasumber Kegiatan Sosper, Yuda Yunus mengapresiasi DPRD Kota Makassar dengan melahirkan Perda PUG dalam Pembangunan. Regulasi ini menjadi impian semua pihak terkait mengentaskan problem perempuan di tatanan sosial kemasyarakatan.
“DPRD bukan hanya menetapkan tapi juga mensosialisasikan. Saya kira itu, langkah maju sehingga ketidakadilan paling tidak bisa diminimalisir,” paparnya.
Terkait pembangunan, kata Yuda, paling penting keterlibatan perempuan dalam menentukan perencanaan selain sebagai pengambil kebijakan. Misalnya, dalam kegiatan Musrenbang.
“Makassar, kita punya pemimpin perempuan dan yang pertama. Sehingga, hal itu menjadi angin segar bagaimana Perda ini berjalan maksimal,” pungkasnya.
