Mitra Terkini
Terkini.id, Makassar – Dalam respons tegas terhadap apa yang mereka sebut sebagai kemunduran demokrasi, sekelompok aktivis yang terdiri dari berbagai serikat pekerja dan organisasi kemahasiswaan di Kota Makassar telah mengambil langkah radikal dengan menyuarakan keinginan untuk memakzulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Deklarasi ini, yang disampaikan oleh koalisi yang mereka sebut "Aliansi Demokrasi," mencuat sebagai tanggapan terhadap dinamika politik yang melanda Pemilu 2024.
Mengenakan cap "Aliansi Demokrasi," yang terdiri dari 15 organisasi, termasuk SPTI, HMI, GAMKI, SIMPOSIUM, GMKI, SPSI, SPN, FSB, KAMIPARHO, FSPMI, GRD, FPBN, Pemuda Katolik, PMBI, SBNI, dan GSBMI, aktivis-aktivis ini menegaskan bahwa demokrasi telah meredup di bawah pemerintahan Jokowi dan Maruf Amin.
Dalam pernyataan mereka, mereka menyoroti Undang-Undang Omnibus Law yang mereka klaim merugikan rakyat kecil dan hanya menguntungkan investor.
Menurut Fikasianus Icang, yang membacakan pernyataan koalisi, undang-undang tersebut telah dirancang tanpa memperhatikan hak-hak rakyat kecil, terutama kaum buruh.
Mereka menuduh bahwa Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Maruf Amin telah bersiap dalam sebuah konspirasi dengan pihak legislatif untuk menerapkan undang-undang yang tidak pro-rakyat ini.
Proses pengesahan undang-undang tersebut juga dipertanyakan karena dinilai tidak melibatkan pihak-pihak yang seharusnya terlibat.
"Undang-undang Omnibus Law kami menilai dirancang untuk membuat penderitaan kepada rakyat kecil karena ada hak-hak rakyat kecil yang dikurangi dan bahkan ditiadakan," ujar Fikasianus, Kamis, 9 Februari 2024 malam.
Lebih lanjut, koalisi ini menyoroti keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mereka anggap kontroversial, terkait perubahan syarat usia untuk menjadi presiden dan wakil presiden, yang mereka klaim bertujuan untuk meloloskan anak Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024.
Mereka menegaskan bahwa hal ini menunjukkan adanya intervensi kepentingan pribadi dalam lembaga-lembaga negara.
Dalam menghadapi kondisi ini, koalisi Aliansi Demokrasi menyuarakan tuntutan mereka. Mereka meminta Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk segera melakukan sidang istimewa untuk memakzulkan Presiden Jokowi dan Maruf.
Selain itu, mereka mendesak Presiden Jokowi untuk mundur dari jabatannya karena dianggap telah mengkhianati konstitusi.
"Kami meminta MPR RI segera melakukan sidang istimewa pemakzulan Presiden Jokowi dan Maruf dan kedua mendesak Presiden Jokowi untuk mundur dari jabatannya karena dinilai telah mengkhianati konstitusi,” tuturnya.
Dengan tuntutan tegas ini, Aliansi Demokrasi Makassar menegaskan komitmennya untuk melindungi prinsip-prinsip demokrasi dan menegakkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Tindakan mereka mencerminkan semangat perjuangan demi masa depan demokrasi yang lebih baik di negeri ini.
