Mitra Terkini
Terkini.id, Lido - Kementerian Pertanian (Kementan) terus berupaya untuk menjaga ketahanan pangan di tengah ancaman krisis pangan global dan perubahan iklim ekstrim yang belum usai.
Tak hanya soal peningkatan produktivitas pertanian semata, menjaga stabilitas harga pangan di pasaran menjadi tantangan bagi insan pertanian saat ini. Untuk itu, Kementan telah menetapkan arah kebijakan pembangunan pertanian dengan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki baik sumberdaya alam (SDA) maupun sumberdaya manusia (SDM) serta memanfaatkan teknologi mutakhir, mekanisasi dan korporasi dari hulu hingga hilir.
Fokus Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dalam satu tahun masa jabatannnya adalah memperkuat produksi berbagai komoditas strategis seperti pada dan jagung sesuai arahan Presiden, untuk menekan impor agar dapat swasembada.
"Krisis pangan sama dengan krisis keamanan dan politik. Pangan adalah senjata kita, dan kita harus menekan impor bahkan harus bisa menyetop impor, kita harus ekspor," ujarnya.
Andi Amran Sulaiman juga mengungkapkan optimisme bahwa dalam dua sampai tiga tahun ke depan, Indonesia akan kembali mencapai swasembada pangan, terutama dalam produksi padi dan jagung.
"Kita optimis bahwa target peningkatan produksi pertanian dapat tercapai seperti yang pernah dilakukan pada tahun 2017 dan 2021 yang lalu", tegas Amran.
Amran mengatakan swasembada yang pernah diraih harus kembali dicapai dengan melanjutkan program-program yang baik. Salah satunya, Kementan menargetkan produksi beras pada tahun 2024 mencapai 35 juta ton, meningkat dibanding tahun 2023 saat ini berjumlah 31 juta ton.
Di sisi SDM, Kementan melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) terus melakukan kegiatan Pembinaan Penyuluh Pertanian dan Petani diberbagai wilayah di Indonesia dan penyuluh pertanian dan petani dalam peningkatan produksi padi dan jagung.
Kementan juga sudah mempermudah Penyuluh Pertanian dan Petani untuk membantu peningkatan produksi padi dan jagung. Yang terbaru, menghapuskan kartu tani untuk mempermudah petani memperoleh pupuk bersubsidi digantikan dengan kartu tanda penduduk (KTP).
"Penyuluh dan para petani harus bergerak cepat mengambil bagian menjaga ketahanan pangan. Krisis pertanian akan menjadi krisis politik dan membuat pemerintah sulit berkembang, karena itu kita harus jaga bersama", himbau Amran.
