Mitra Terkini
Terkini.id, Jakarta - Rocky Gerung membeberkan bahwa sebenarnya sumber dari terkuaknya mafia minyak goreng adalah sang Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri.
Rocky Gerung menilai bahwa selama ini Megawati memiliki citra bahwa dirinya tidak mendukung kaum emak-emak.
Oleh karena itu untuk membuktikan bahwa dirinya peduli terhadap isu kelangkaan dan mahalnya minyak goreng, Megawati beberkan mafia minyak goreng bekerja sama dengan Kejaksaan Agung.
“Kita juga mungkin bisa lihat, jaksa agung itu proksi dari PDIP, Ibu Mega mungkin kesal disindir gak pro emak-emak, nah (ibaratnya dia bilang) saya sekarang tunjukan nih saya juga tahu permainan minyak goreng,” katanya dilansir dari pikiranrakyat.com, bersumber dari Youtube pribadi Rocky Gerung, Kamis 21 April 2022.
“Kalau Ibu Mega lagi pasang wajah keras terhadap istana, pasti ada impact-nya. Kita udah hapal dia selalu punya senjata rahasia. Diam-diam menyentil, dan sentilan kali ini agak berat,” tutur Rocky.
Rocky Gerung juga berpendapat bahwa sebenarnya Kementerian Perdaganan ragu untuk melakukan investigasi terkait kasus korupsi pemberian fasilitas minyak goreng ini.
Hal tersebut dapat dilihat dari sikap Menteri Perdagangan dalam rapat kabinet beberapa waktu lalu.
Selain itu terdapat miskomunikasi antar lembaga pemerintahan era Presiden Jokowi dalam menentukan siapa yang akan dijadikan tumbal tersangka dalam kasus ini.
“Kita kan akhirnya bertanya, kenapa nggak dari awal polisi tangkap. Polisi bilang nggak ada mafia, faktanya ada, kemudian Kejagung follow the money, tangkap satu-satu. Berminggu-minggu, teater ini dipersiapkan supaya nanti ada yang dikorbankan,” ucap Rocky.
Selain itu Rocky Gerung juga mengkritik program BLT Presiden Jokowi. Menurutnya BLT menunjukkan bahwa Jokowi sangat tunduk pada kepentingan kartel.
Dengan BLT pemerintah seolah-olah melakukan sogokan terhadap rakyat ketimbang memberikan hukuman untuk perusahaan minyak yang seharusnya menjual produknya di dalam negeri.
“Kedudukan presiden lemah terhadap korporasi. (Padahal seharusnya) presiden musti peras balik korporasi untuk kepentingan rakyat. Jangan justru pajak rakyat yang mengatasi dana yang tidak disetor korporasi sawit,” ucap Rocky Gerung.
