Perlindungan Hukum Pekerja Tambang Dipertanyakan dalam Kasus Awwab dan Marsel

Terkini.id – Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (ASPIRASI) menilai kriminalisasi dua pekerja tambang di Halmahera Timur mencerminkan lemahnya perlindungan hukum bagi buruh sektor ekstraktif.

Presiden ASPIRASI, Mirah Sumirat, menyebut kasus Awwab Hafidz dan Marsel Bialembang sebagai bentuk tekanan hukum yang tak berdasar.

Baca juga: Huabao Indonesia Gelar Cleanup Action di Morowali, Kampanyekan Hidup Sehat dan Bersih di Area Desa Ambunu

“Kriminalisasi pekerja tambang jelas tidak bisa dibenarkan,” ujarnya, Selasa, 16 September 2025.

Menurut Mirah, perkara ini menegaskan kerentanan buruh tambang yang kerap terseret konflik bisnis dan tarik-menarik kepentingan perusahaan.

Ia mendesak aparat hukum menjamin proses pengadilan berlangsung adil dan transparan.

Baca juga: Batu Bara dari Langit

“Penegak hukum harus memeriksa legalitas izin usaha,” kata dia.

Jika izin perusahaan sah, menurutnya, tindakan pekerja memasang patok tidak serta-merta bisa dipidana.

ASPIRASI juga mendorong regulasi lebih tegas mengenai tanggung jawab perusahaan agar pekerja tak lagi menjadi korban perselisihan tambang.

Baca juga: Ketika Langit Tak Lagi Punya Dewa

“Negara wajib hadir melindungi pekerja tambang,” ucap Mirah.

Kasus Awwab dan Marsel bermula dari pemasangan patok di area Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Wana Kencana Mineral.

Namun, PT Position mengklaim lahan tersebut masuk wilayah mereka dan menyeret keduanya ke pengadilan. (*)