Mitra Terkini
Terkini.id, Jakarta - Polemik penundaan pemilu 2024 masih menjadi isu hangat yang bersifat pro kontra di publik.
Banyak tokoh yang mendesak agar Presiden Jokowi dengan tegas angkat suara mengenai polemik penundaan pemilu tersebut.
Kendati telah angkat suara, sejumlah pakar menilai bahwa pernyataan Jokowi sampai saat ini masih bersifat ambigu alias bermakna ganda.
Dari yang disampaikan pakar hukum tata negara, Zainal Arifin Mochtar, pernyataan Jokowi masih bersayap karena di satu sisi mengklaim diri taat konstitusi, tapi pada saat yang sama juga menyatakan bahwa siapa pun boleh-boleh saja mengusulkan wacana penundaan pemilu.
Tak sampai di situ, Zainal menyoroti pernyataan Jokowi yang bilang usulan perpanjangan masa jabatan presiden baik dari menteri ataupun partai politik adalah kebebasan berpendapat.
Jokowi pun menegaskan bahwa kebebasan berpendapat juga merupakan bagian dari demokrasi.
Dengan begitu, menurut Jokowi, kalau sudah pada tataran pelaksanaan semuanya harus tunduk dan taat pada konstitusi.
"Masalahnya, seperti berita tadi (yang mengutip pernyataan Presiden Jokowi), masih kelihatan ambigu. Ya dia (Jokowi) masih menghormati konstitusi, tapi pada saat yang sama dia menyatakan yang namanya aspirasi itu konstitusional," ujar Zainal melansir Hopsid, Sabtu, 5 Maret 2022.
Ia menegaskan, tujuan angkat suaranya Jokowi tentu agar semua polemik tersebut berhenti dan jelas adanya.
"Itu kalau presiden menyampaikan sesuatu. Karena kecurigaannya ada, karena asapnya dari istana dan kabinet sendiri. Jadi kalau presiden menyampaikan gagasan detailnya, maka separuh persoalan ini selesai," terangnya.
Kendati demikian, Zainal justru tidak melihat detail gagasan yang disampaikan Jokowi baru-baru ini.
Karena justru pesan yang termuat di dalamnya menggambarkan suatu itikad yang kurang baik dari seorang presiden.
"Jadi seakan-akan kalau aspirasi konstitusional itu bisa mengubah konstitusi, dia (Jokowi) akan berdiri tegak sesuai konstitusi yang aspirasi konstitusional itu," katanya.
