Mitra Terkini
Terkini.id, Jakarta – Akademisi dan aktivis perempuan, Chusnul Mariyah menyoroti wacana perpanjangan masa jabatan Presiden hingga 3 periode yang menurutnya pemerintah sudah tidak mampu menjalankan amanah namun terkesan dipaksakan.
Chusnul mempertanyakan kelayakan perpanjangan masa jabatan Presiden hingga 3 periode ditengah rentetan permasalahan yang dihadapi Indonesia saat ini yang belum menemukan solusi yang tepat, namun gaungan 3 periode terus diperdengarkan.
Selain itu, Chusnul mengaitkan masalah perpanjangan masa jabatan Presiden dengan proyek pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) yang menurutnya IKN tidak perlu dipindahkan jika ingin memperbaiki keadaan negara.
Chusnul menyebut jika pengembangan negara bisa dilakukan dengan menyiasati pembagian sektor logistic, ekonomi dan sumber daya lainnya ke daerah-daerah namun IKN tetap ada di Jakarta. Hal ini juga akan mengembangkan kota-kota di Indonesia.
“Misalnya membangun kota-kota di Indonesia menjadi kota-kota yang memiliki spesifik karakter tertentu", kata Chusnul Mar’iyah dikutip dari kanal YouTube Refly Harun Official dengan judul Nekat Perpanjangan Masa Jabatan, Chusnul Mar’iyah: Sudah Tidak Mampu Malah Mau 3 Periode, Layak?, Rabu 30 Maret 2022.
"Misalnya finance pindahkan ke Surabaya, logistic misalnya Makassar kemudian dikembangkan Banjarmasin dikembangkan Medan sehingga orang itu tidak semua Centralize di Jakarta”, lanjutnya.
Bukan hanya itu, Chusnul juga menyinggung soal vox populi vox dei atau suara rakyat adalah suara Tuhan. Dia mengatakan jika gaungan slogan ini tidak pantas di suarakan jika mau membeli suara dengan harga 20 ribu hingga 100 ribu.
“Kita selalu bicara vox populi vox dei suara rakyat adalah suara Tuhan, masa suara Tuhan dibeli 20 rebu, 50 rebu, 100 rebu. Apa nggak marah itu?”, lanjut Chusnul.
Lebih lanjut, dia mengatakan jika Indonesia tidak memiliki tradisi tidak mampu mundur, tapi sebaliknya, tidak mampu tapi tetap memaksakan untuk melanjutkan sampai dengan 3 periode.
“Kita nggak punya tradisi sudah tidak mampu malah mau tiga periode, di kita kan begitu. Sebetulnya, kalau tidak mampu mundur”, kata Chusnul Mar’iyah,.
Chusnul mengatakan jika yang diperlukan saat ini adalah kembali ke konteks Pancasila yang mengutamakan musyawarah dalam mencapai kesepakatan, namun Chusnul menegaskan jika musyawarah yang harus dilaksanakan adalah yang menghasilkan solusi bukan kongkalikong antar pemegang kekuasaan.
“Jadi kita juga dalam konteks kembali lagi ke Pancasila kita, musyawarah. Musyawarah itu dikata syawarah yang artinya memeras dan yang keluar itu adalah madu dan madu itu menyembuhkan, jadi kalau musyawarah di parlemen yang keluar adalah kongkalikong, itu Namanya bukan muyawarah tapi kolusi”,tandasnya.
