Mitra Terkini
Terkini.id, Jakarta – Porsi pendanaan ibu kota baru (IKN) di Kalimantan Timur dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencapai 53,5 persen. Menteri keuangan (Menkeu) Sri Mulyani membantah hal tersebut.
Untuk dana yang akan dikucurkan lewat APBN pemerintah masi sementara berhitung total dananya.
“Mengenai anggara apalagi tadi porsi APBN dan lain-lain nanti kami akan hitung ya. Jadi sebetulnya tidak ada yang disebut hari ini preconception 54 persen adalah APBN,” ungkap Sri Mulyani dalam konferensi pers yangdisiarkan secara daring, Selasa, 18 Januari 2022.
Ia menjelaskan, IKN akan didanai dalam lima tahap. Tahun 2022-2024 adalah yang paling kritis.
“Untuk tahapan pertama paling kritis ini nanti dari aspek pendanaan akan dilihat apa yang jadi trigger awal menimbulkan momentum pembangunan selanjutnya,” ujar Sri Mulyani.
Kemudian, pada 2025 hingga 2024, tahap dua hingga lima akan berlangsung. Menurut Sri Mulyani, pemerintah akan membuat masterplan yang dituangkan dalam bentuk keputusan presiden (perpres).
Dilansir dari Cnnindonesiacom. Selasa, 18 Januari 2022, perkembangan IKN pada 2022-2024, menurut bendahara negara, bisa menjadi katalis kebangkitan ekonomi. Alhasil, Sri Mulyani memasukkan pengembangan IKN ke dalam rencana pemulihan ekonomi nasional 2022. (PEN).
“Seperti diketahui 2022 paket pemulihan ekonomi Rp450 triliun masih belum dirinci seluruhnya jadi ini nanti mungkin bisa dimasukkan dalam bagian program PEN,” jelas Sri Mulyani.
Sementara itu, pada tahap awal pengembangan IKN, pemerintah akan berkonsentrasi pada pembangunan jalan dan pelabuhan. Kementerian PUPR akan mengawal proses pembangunan.
“Jadi jalan sangat penting dan sebetulnya bisa melalui alternative pelabuhan sebab bisa melalui teluk. Itu dua hal akan menentukan bagaimana akses dan momentum pembangunan dijalankan,” papar Sri Mulyani.
Suharso Monoarfa, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), membantah komponen APBN untuk IKN melebihi 50% pada kesempatan yang sama. Menurut dia, angka 53,5 persen itu berdasarkan kebutuhan pembiayaan IKN 2022.
“Total angka (pembangunan IKN) sudah disampaikan, itu dihitung untuk 2022 dan anggaran itu menyangkut keberlanjutan dari pembangunan yang sudah dimulai dari 2021,” ucap Suharso.
Bendungan di Sepaku, akses jalan, dan jalur logistik adalah beberapa perkembangan yang disinggungnya.
Sebelumnya diberitakan, pemerintah akan menggunakan porsi APBN dari total dana yang dibutuhkan sekitar Rp 466 triliun untuk pengembangan IKN. Dengan kata lain, kas pemerintah yang akan dikucurkan bisa berjumlah lebih dari Rp. 200 triliun.
Jumlah ini meningkat dari perkiraan sebelumnya yang hanya 19 persen atau Rp. 80 triliun, dari total dana yang dibutuhkan untuk pengembangan IKN.
Hal itu diumumkan pada Senin, 17 Januari 2022 di situs resmi ikn.go.id. Namun, Selasa, Selasa, 18 Januari 2022, materi tersebut dicabut.
