Mitra Terkini
Terkini.id, Makassar — Bila mengacu pada pembongkaran kasus-kasus korupsi dalam beberapa waktu terakhir, hampir tidak ada institusi publik yang bebas dari indikasi praktik korupsi.
Secara horisontal, praktik korupsi menyebar ke semua ranah kekuasaan baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif.
Sementara itu, secara vertikal, praktik korupsi terjadi dari tingkat pusat sampai pada level paling rendah di daerah.
Merespons itu, Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan Pomanto berharap terbebas dari indikasi korupsi di era kepemimpinannya. Ia mengaku bertekad mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi.
Ia pun meminta berkomitmen mengawal jalannya pemerintahan yang bebas korupsi.
Hal itu ia sampaikan saat mengikuti rapat kerja dengan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian secara virtual, Senin, 24 Januari 2022.
Rapat kerja tersebut juga dihadiri Ketua KPK pusat, Ketua LKPP, seluruh kepala daerah di Indonesia dan seluruh Ketua DPRD tingkat provinsi dan kota.
Raker ini membahas terkait pencegahan tindak pidana Korupsi.
“Segala pendanaan harus jelas dan transparan ini salah satu cara agar kita bebas dari korupsi. Itu yang saya terapkan disegala lapisan pemerintahan,” kata Danny Pomanto.
Danny pun menyatakan dukungan penuh atas pencanangan Kota Makassar sebagai Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).
Sementara, Tito menjelaskan bahwa korupsi dapat terjadi karena tiga hal, yakni sistem (biaya politik dan rekrutan ASN), Integritas, dan sudah menjadi budaya di Indonesia.
“Hal ini merusak kepercayaan publik terhadap sistem pemerintah yang ada. Kita harus menindaki dan menekan seminimal mungkin agar mengubah bangsa kita ke arah yang lebih baik,” ucapnya.
