Luhut Binsar Panjaitan Tidak Mau Buka Big Data 110 Juta Suara Ingin Pemilu Ditunda, Pengamat Politik: Ini Praktik Manipulasi Opini Publik

Terkini.id, Jakarta- Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi tidak bersedia membuka big data 110 juta suara rakyat yang ingin menunda pemilu saat didesak Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) di Balai Sidang, UI , Depok pada Selasa 12 Apri 2022.

Khoirul Umam, pengamat politik sekaligus dosen ilmu politik dan studi internasional Universitas Paramadina mengatakan, sikap Luhut Binsar Panjaitan yang tidak bersedia membuka data merupakan sikap yang lepas tanggung jawab.

Baca juga: Mahfud MD Akan Kirim Tim Untuk Investigasi Dugaan Intimidasi yang Diterima Melki

Umam menyebut, sikap lepas tanggung jawab Luhut yang tidak membuka data merupakan bagian dari konteks transparansi kebijakan publik. Bahkan disebutkan Umam, hal demikian merupakan masalah utama dari esensi permasalahan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.

"Jelas ini lepas tanggung jawab. Itu bagian dari problem terkait dengan konteks transparansi kebijakan publik," kata Umam dalam video yang diunggah di kanal Youtube CNN Indonesia, Selasa 12 April 2022.

"Jadi problem utama dari esensi problem ini adalah tidak transparannya kebijakan publik," imbuhnya.

Baca juga: Pemerintah Sudah Larang Ekspor Bauksit, Sebentar Lagi Tembaga dan Timah

Sebelumnya, BEM UI mendesak Luhut untuk membuka data 110 juta suara yang ingin pemilu ditunda saat ditemui di Balai sidang, UI, Depok. Namun, saat itu Luhut masih tidak bersedia membuka data untuk publik.

“Dengerin, kan saya punya hak juga untuk tidak meng-share ke kalian. Enggak ada masalah, kenapa mesti ribut?,” jawab Luhut kepada BEM UI, Selasa 12 April 2022.

Selanjutnya, Umam mengatakan, Menteri Koordinator merupakan lapisan tertinggi di level sekitar presiden. Namun, apabila menyampaikan informasi data yang tidak terbukti faktanya dan bahkan dijadikan legitimasi untuk sebuah kebijakan maka hal ini merupakan praktik manipulasi opini publik.

Baca juga: Pelaku Ekspor Ilegal Nikel 5 Juta Ton Akhirnya Diungkap Luhut Panjaitan, Bukan dari Sulawesi

"Tapi kemudian dia menyatakan sebuah informasi data yang kemudian itu selalu dijadikan legitimasi dari sebuah kebijakan dan fakta datanya tidak ada, maka sebenarnya ini adalah pratik manipulasi opini publik," tegas Umam.

Umam juga turut mengapresiasi aksi mahasiswa sebagai upaya menghentikan penyelundupan kepentingan ekonomi politik melalui cara-cara yang tidak tepat.

"Salah satunya ya mengklaim bahwa rakyat berada di belakang ini. Tapi faktanya, rakyat yang mana?" ujar Umam.