Mitra Terkini
(Penulis: Supardi-Mahasiswa Pascasarja Politeknik STIA LAN Makassar)
Salah satu prioritas utama program pemindahan pibu usat pemerintahan ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, dinilai tak hanya memindahkan lokasi dan perangkatnya, melainkan menjadi simbol lompatan untuk transformasi bangsa Indonesia menjadi lebih maju, oleh karenanya perlu dukungan inovasi oleh daerah penyangga IKN untuk mengakselerasi pembangunan ibukota baru tersebut.
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara adalah kepastian bagi masyarakat Indonesia dan akan menjadi contoh bagaimana kota maju yang berkelanjutan, karena itu penting mendorong inovasi menjadi sebuah culture atau budaya sehingga mampu meningkatkan kapabilitas inovasi utamanya dalam memberikan pelayanan publik yang senantiasa berada dalam titik optimal dan berkesinambungan.
Untuk berada pada titik terbaik kualitas layanan publik tersebut, pemerintah perlu untuk menyusun strategi yang tepat untuk memastikan keberlangsungan layanan tersebut utamanya pada sisi kualitas ASN yang menjalankan pelayanan tersebut. Beberapa tulisan pendahuluan dari kami telah memberi gambaran bagaimana idealnya proses pengadaan ASN yang mengawali pemerintahan di IKN sebagai upaya "lompatan" untuk transformasi bangsa Indonesia yang lebih maju.
Dimulai dari visi pembangunan Indonesia 2045 yaitu: Pembangunan Manusia Serta Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagai tujuan utama pembangunan manusia [1]; Pola manajemen ASN yang diharapkan dan selaras dengan visi pembangunan manusia Indonesia [2]; Kriteria kompetensi ASN yang ideal dan wajib dimiliki [3]; serta prinsip-prinsip mekanisme yang dapat dijalankan dalam seleksi untuk mendapatkan ASN yang ideal tersebut [4]. Rangkaian proses tersebut kini tiba pada tahapan pengembangan kompetensi ASN sebagai strategi untuk menjaga kualitas ASN yang diharapkan tersebut.
Tulisan ini disusun dengan mengangkat Learning Organization sebagai usulan strategi pengembangan kompetensi ASN pada Ibu Kota Nusantara dengan perspektif Human Capital Development.
Konsep Human Capital Development
Pencetus kata ‘modal manusia’ adalah Schultz (1961) yang merujuk pada konsep tersebut sebagai kemampuan manusia yang berguna bagi suatu organisasi.
Penekanannya adalah pada bagaimana manusia dapat menggunakan kemampuannya pada waktu, bentuk dan pendekatan yang tepat untuk membantu organisasi mencapai tujuannya.
Dalam makalah selanjutnya pada tahun 1981, Schultz merinci konsep tersebut lebih jauh dengan menyatakan bahwa modal manusia mengacu pada seluruh kemampuan manusia baik bawaan maupun diperoleh, yang terdiri dari atribut-atribut yang berharga dan dapat ditingkatkan dengan investasi yang tepat. Definisi ini, meskipun merupakan salah satu definisi yang sulit pada tahap awal evolusinya, namun tidak memiliki spesifikasi spesifik yang dapat bertahan selamanya sehubungan dengan relevansinya terhadap dinamika perubahan praktik dan literatur manajemen sumber daya manusia. Akibatnya, beberapa peneliti dari waktu ke waktu berusaha untuk mengkonseptualisasikan modal manusia lebih lanjut.
