Terkini.id, Makassar – Konflik sampah di Kota Makassar terus memanas. Setelah ratusan warga Kecamatan Manggala bakal menggelar aksi menutup Tempat Pengelolaan Akhir (TPA) Tamangapa pada Senin, 14 Agustus 2023. Penutupan TPA Tamangapa lantaran Janji Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto yang akan membangun TPA Bintang 5 Tamangapa hanya isapan jempol semata.
Pasalnya, Panitia Seleksi Mitra KSPI-PSEL mengaku secara terang benderang dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bahwa telah membeli Lahan di Grand Enterno Parangloe, Tamalanrea.
“Besok jam 9 WITA di TPA Tamangapa dengan jumlah (massa) minimal 300 (orang),” kata Koodinator Aksi Aliansi Masyarakat Manggala Peduli TPA Tamangapa, Mursalin Tawang, Minggu, 13 Agustus 2023.
Selain itu, ia menagih janji Wali Kota Makassar untuk menyelesaikan tanah milik warga yang tertimbun overload sampah.
”Itu hanya sekedar janji tanpa terealisasi,” kata dia.
Menurutnya, Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto memutuskan lokasi PSEL berada di kawasan Tamalanrea, bukan Tamangapa. Ia mengatakan sebelum PSEL di pindahkan ke Tamalanrea, warga meminta konpensasi kerusakan lingkungan selama 30 tahun.
Selain itu ganti rugi lahan milik warga yang tertimbun overload sampah TPA Tamangapa.
“TPA kembali dibuka setelah Pemerintah kota Makassar menetapkan PSEL berada di TPA Tamangapa. Itu adalah jawaban atas kopensasi selama 30 tahun keberadaan TPA. Ini semata-mata agar lingkungan sekitar TPA Tamangapa minimal bisa teratasi,” ungkapnya.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Makassar, Ferdi Mochtar, menyatakan pembangunan PSEL akan selalu mengacu pada RTRW Makassar.
“Penentuan lokasi PSEL akan merujuk RTRW Makassar," kata Ferdi.
Ferdi juga menekankan pentingnya dukungan terhadap peraturan daerah terkait tata ruang industri di Kota Makassar dan arah kebijakan yang diambil oleh Wali Kota Makassar.
Pengolahan Sampah Energi Listrik (PSEL) di Kota Makassar diyakini akan menjadi langkah maju dalam menjalankan konsep RTRW Kota Makassar dan memberikan kontribusi positif bagi perkembangan kota.
Sebelumnya, Komunitas Pa'Kopi Makassar menggelar dialog publik ihwal rencana pembangunan PSEL di Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar. Mereka keberatan dengan lokasi PSEL.
Salah satu warga, Haidir Syam, menegaskan penolakannya terhadap proyek PSEL dan mendesak pemerintah setempat untuk membatalkan proyek tersebut.
"Jangan lanjutkan proyek ini. Secara sosial kami belum bisa menerima hal itu," ujarnya.
Pengelola Bisnis Kawasan Parangloe dan Perwakilan Tallasa City, Bambang Surantoyo, juga menyatakan keprihatinannya terhadap dampak proyek PSEL terhadap kawasan tersebut.
"Kami memohon dengan kerendahan hati agar lokasinya bisa ditinjau ulang," kata Bambang.
Bambang menjelaskan proyek PSEL akan berdampak langsung pada wilayah Tallasa City karena berbatasan langsung dengan lokasi proyek. Selain dampak sosial, ia juga mengkhawatirkan dampak finansial dan investasi bagi kawasannya. Banyak investor yang sudah berkomitmen dengan Tallasa City kemungkinan akan berpikir ulang jika proyek PSEL tetap dipusatkan di Tamalanrea.
Pengamat Sosial dan Politik, Arief Wicaksono, turut mengkritisi kurangnya keterbukaan informasi dari pemerintah terkait proyek PSEL. Menurutnya, kebijakan publik harus didasarkan pada kepentingan masyarakat dan harus melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.
"Kajiannya harus lebih matang lagi, karena masyarakat tidak mendapatkan informasi yang cukup dari pemerintah seperti apa dampak sosial, ekonomi, bahkan politiknya," jelas Arief.
Arief juga menyoroti potensi ketimpangan ekonomi akibat proyek PSEL. Pasalnya, pemenang tender proyek adalah perusahaan asal Cina, yang berarti sebagian besar keuntungan akan mengalir keluar, dan hanya sedikit yang akan diperoleh masyarakat dari Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan tersebut.
Di sisi lain, panggung pertarungan memperebutkan proyek Pengelolaan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di Kota Makassar menghadirkan drama yang tak terduga. Salah satu dari tiga konsorsium asal Cina yang berlaga, ditengarai telah menggunakan metode yang kontroversial untuk meraih kemenangan.
Ketiga konsorsium, SIH-SUS-GPICONSORTIUM, TIANGYING-CCCEI-KJ-WTECONSORTIUM, dan HJEI-CSE CONSORTIUM, berlomba keras untuk mengamankan proyek bernilai fantastis ini. Namun, upaya mereka tidak luput dari sorotan karena taktik yang terbilang kontroversial.
Danny Pomanto mengaku dirinya pernah dihubungi oleh salah satu pihak konsorsium agar dimenangkan. Mereka diduga telah berupaya untuk memenangkan proyek tersebut dengan metode yang menyimpang. Namun, ia menegaskan menolak tawaran tersebut.
"Saya memiliki bukti mengenai hal ini. Saya tidak akan menyebutkan nama, tetapi saya memiliki alat bukti yang sah," ujar Danny beberapa waktu lalu.










