Mitra Terkini
Terkini.id, Jakarta - Dede Budhyarto selaku Komisaris BUMN PT Pelni membantah komentar para pendukung Anies Baswedan yang menyebutkan bahwa jagoannya diundang dalam forum KTT G20 oleh pemimpin dunia.
Melalui media sosial pribadinya, Dede Budhyarto mengatakan bahwa Anies Baswedan hanya sebagai seorang narasumber di acara yang hanya dihadiri oleh puluhan orang saja.
“Dinarasikan oleh pendukungnya pemimpin dunia undang Anies di G-20, pdhl cuma narsum di side event yg dihadiri puluhan orang saja,” ujar Dede Budhyarto, dikutip dari @kangdede78, Rabu 16 November 2022.
Kemudian, Dede Budhyarto mengunggah sebuah video yang menunjukkan kalau Presiden Jokowi menjadi rebutan para hadirin di KTT G20.
“Nih Pak Jokowi setiap menghadiri kegiatan G-20 selalu jadi rebutan foto delegasi Luar Negeri,” katanya.
Sebagai informasi, pada Sabtu 12 November 2022, Anies Baswedan terlihat hadir di Bali dengan agenda menjadi pembicara Bloomberg NEF Summit.
Bloomberg NEF Summit adalah acara side event di G20 dan B20 yang diselenggarakan di Nusa Dua, Bali.
Dalam acara tersebut, mantan Gubernur DKI Jakarta ini diminta untuk menjelaskan program kerja apa saja yang telah dibuat selama memimpin ibu kota.
“Jakarta telah berhasil menurunkan emisi gas rumah kaca hingga 26 persen pada 2020, ini bahkan melampaui target penurunan 30 persen di 2030,” kata Anies Baswedan.
Lebih lanjut, Anies Baswedan menambahkan bahwa selama pemerintahannya berlangsung, ia telah memegang teguh 3 prinsip dasar.
3 prinsip dasar yang dimaksud yaitu selalu menyelesaikan permasalahan dari sumbernya, kolaborasi dan kebijakan berdasarkan data.
“Kedua, kolaborasi adalah kunci. Kami berkolaborasi dengan berbagai organisasi, pemangku kepentingan, dan mengajak warga kota terlibat juga,” tuturnya.
“Dan yang paling penting, harus ada kemauan politik yang kuat (strong political will) untuk menerjemahkan kebijakan menjadi aksi dan tetap dalam jangkauan kemampuan fiskal kita,” sambungnya.
Bagi Anies Baswedan, acara seperti G20 akan memiliki dampak yang positif terhadap krisis iklim.
Oleh karena itu peran dan kerja sama antara pemerintahan daerah dan juga pemerintahan pusat sangat dibutuhkan untuk menghadapi pemanasan global.
“Setiap kebijakan di tingkat lokal harus selaras dengan kebijakan dan target di level nasional,” pungkasnya.
Sumber: rmol.id
