Ketum PDIP Megawati Kaget Soal Dewan Kolonel, Hasto Kristiyanto: Mana Ada Partai Struktur Seperti Militer

Ketum PDIP Megawati Kaget Soal Dewan Kolonel, Hasto Kristiyanto: Mana Ada Partai Struktur Seperti Militer

SW
St. Wahidayani

Penulis

Terkinidotid Hadir di WhatsApp Channel
Follow

Terkini.id, Jakarta – Dewan Kolonel merupakan suatu forum komunikasi yang dibentuk oleh angota DPR Fraksi PDI Perjuangan perihal mempromosikan Ketua DPR Puan Maharani.

Mengetahui hal tersebut, Ketua Umum PDI Perjuangan (Ketum PDIP) Megawati Soekarnoputri mengaku kaget dengan munculnya nama Dewan Kolonel.

Sebagaimana diketahui bahwa Dewan Kolonel ini Promosi bisa dilakukan di daerah pemilihan (dapil) masing-masing. Tentu tujuan utamanya adalah menjadikan Puan sebagai calon presiden dari PDIP.

Lantas hal tersebut, Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto membantah adanya Dewan Kolonel di Fraksi PDIP DPR.

Ia juga membeberkan reaksi kaget Megawati saat mendengar ada yang membentuk Dewan Kolonel buat mendukung putrinya.

“Tadi pagi pun ibu Mega ketika melihat di running text pada saat saya laporan ke beliau, beliau juga kaget. Kemudian ya akhirnya mendapat penjelsan bahwa tidak ada Dewan Kolonel,” ujar Hasto.

Selain dari itu, Hasto mengaku telah berkoordinasi dengan Ketua Fraksi PDIP DPR Utut Adianto dan Sekretaris Fraksi PDIP DPR Bambang Wuryanto terkait Dewan Kolonel.

Dari hasil koordinasi tersebut, Hasto memastikan bahwa Dewan Kolonel yang disebut mendukung Puan Maharani di Pilpres 2024 itu tidaklah benar. Dikutip Terkini.id dari Suara.com. Kamis, 22 September 2022.

Ia pun menyebut keputusan ada di tangan partai, bukan Dewan Kolonel yang dianggapnya bak militer.

"Enggak ada, kan saya sudah memberikan bantahan secara resmi bahwa Dewan Kolonel tidak ada. Karena kita adalah partai sebagai suatu institusi yang memperjuangkan kehendak rakyat," tegas Hasto.

Lanjut "Mana ada di dalam partai struktur seperti militer. Jadi partai kan yang dikenal dewan pimpinan pusat partai, dewan pimpinan daerah, dewan pimpinan cabang hingga anak ranting," lanjutnya.

Dalam kesempatan ini, Hasto juga menjawab mengenai respons Puan yang dinilai menyetujui Dewan Kolonel. Ia menilai tanggapan Puan terhadap terbentuknya Dewan Kolonel dinilainya bukan merupakan bentuk dukungan.

Pernyataan Puan disebutnya sebagai aksi yang tidak melarang adanya kebebasan dalam berserikat dan berkumpul. Apalagi, ia menilai Puan merupakan sosok demokrat dan Ketua DPR.

"Yang dimaksudkan Mbak Puan adalah kebebasan di dalam berserikat, berkumpul. Beliau ini kan sosok demokrat, sosok yang di dalam pengertian sebagai Ketua DPR itu kan melihat berbagai bentuk aspirasi-aspirasi yang ada," kata Hasto.

Sebelumnya, anggota Komisi II DPR Fraksi PDIP Johan Budi Sapto Pribowo mengaku dirinya merupakan pengusul terbentuknya Dewan Kolonel yang menjadi loyalis Ketua DPR Puan Maharani.

Namun, ia menegaskan bahwa kelompok tersebut bukan merupakan bentukan DPP ataupun Fraksi PDIP.