Mitra Terkini
Namun, di tengah geliat itu, muncul kegelisahan besar: soal keselamatan. Apakah pemerintah daerah hanya melihat ini sebagai tren musiman? Atau sudah memikirkan kebijakan dan proteksi yang nyata?
Sejauh ini belum ada rambu peringatan, tidak ada zona pengaman, dan tidak ada pengaturan lalu lintas yang memberi ruang aman bagi warga yang berolahraga.
Pertanyaannya: apakah harus menunggu kecelakaan dulu baru ada tindakan?
Pemerintah daerah seharusnya sadar bahwa melindungi warga adalah inti dari penyelenggaraan pemerintahan, bukan hanya soal pelayanan dan pembangunan yang seringkali dibungkus demi kepentingan politik dan kekuasaan.
Bahkan menurut saya, perlindungan terhadap inisiatif warga yang positif adalah ukuran paling jujur dari kepemimpinan yang berpihak, bukan pencitraan program atau seremonial anggaran.
Fenomena lari di jalan raya ini bukan gaya hidup elite. Ia adalah sinyal kuat dari masyarakat yang butuh ruang aman. Ini ekspresi publik yang nyata, tidak bisa terus diabaikan.
Saya mengajak pemerintah kota, aparat teknis, dan para pemangku kepentingan untuk mulai hadir. Hadir bukan dengan wacana, tapi dengan regulasi, infrastruktur, dan keberpihakan yang jelas. Hadirkan rambu peringatan.
Atur zona olahraga mingguan di ruas tertentu. Dan paling penting: kembalikan fungsi trotoar sebagai hak warga untuk berjalan dan beraktivitas secara aman.
Karena kota yang sehat bukan hanya dibangun dengan aspal dan beton, tapi dengan kesadaran untuk melindungi mereka yang memilih hidup sehat.
