Mitra Terkini
Terkini.id, Jakarta - Tampaknya isu tiga periode jabatan Presiden Joko Widodo alias Jokowi terus mencuat tak ada habisnya.
Padahal, orang nomor satu di Indonesia itu sudah beberapa kali mengatakan dirinya hanya ingin memimpin selama dua periode.
Namun, tetap saja, semakin hari justru semakin banyak bermunculan dan bahkan semakin menguat terkait usul tiga periode.
Nah, menanggapi hal tersebut, Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, menyalahkan Presiden Jokowi.
Pasalnya, ia menilai bahwasanya Presiden Jokowi selama ini masih kurang tegas dan bahkan terkesan bermain dua kaki sehingga ia pun menyinggung soal 'terorisme konstitusi'.
"Gerakan 'terorisme konstitusi' ini terus bergulir karena Jokowi tak bersikap tegas," sentilnya, dikutip terkini.id dari Kompas pada Kamis, 31 Maret 2022.
"Malah terkesan bermain dua kaki dalam merespons manuver-manuver orang dekatnya dengan menjadikan demokrasi yang salah tafsir sebagai argumentasi."
Penilaian Kamhar mengacu pada pernyataan Presiden Jokowi untuk menanggapi usulan tiga periode, penambahan masa jabatan, dan wacana penundaan Pemilu.
Beberapa kali, Jokowi angkat bicara dengan usulan tersebut. Namun, Demokrat menganggap sang Presiden belum tegas merespons, bahkan menghentikan wacana.
Berkaca hal itu, Demokrat berpendapat bahwa pihak berkuasa sedang gencar-gencarnya mendorong agenda melanggengkan kekuasaan. Caranya, dengan melontarkan isu tiga periode lewat berbagai cara.
Misalnya, yang terkini, Demokrat menyinggung adanya wacana dukungan Presiden tiga periode pada Silaturahmi Nasional Kepala Desa beberapa hari lalu.
"Tanda bahwa elemen kekuasaan yang selama ini getol mendorong agenda pelanggengan kekuasaan dengan berbagai alternatif skenario."
Skenario pertama, lanjut Kamhar, Pemilu tetap per lima tahun, tetapi ada penambahan periodesasi presiden menjadi 3 periode. Katanya, skenario itu sudah mulai bergulir ke publik sejak 2019 pasca Pilpres.
"Kemudian skenario kedua, penundaan Pemilu dan penambahan masa jabatan presiden selama tiga tahun yang mulai bergulir 2021 yang lalu."
Pihak-pihak berkuasa, imbuh Kamhar, terus bergerilya dengan berbagai macam cara dan pendekatan untuk memastikan terjadinya pelanggengan kekuasaan.
Skenario berikutnya adalah menggunakan asosiasi pemerintah desa Indonesia (Apdesi) untuk melanggengkan kekuasaan lewat wacana dukungan presiden tiga periode.
"Ini menjadi semacam show of force jika sebelumnya gagal menggunakan beberapa Ketua Umum Parpol koalisi untuk mewacanakan kepentingan ini."
Bahkan, Kamhar mendapatkan informasi bahwa mulai beredar pihak berkuasa akan menggunakan asosiasi pemerintah kabupaten dan sebagainya untuk mewujudkan presiden tiga periode.
Kamhar pun menyayangkan wacana tersebut muncul di tengah situasi yang menyulitkan masyarakat, misalnya tidak terkendalinya harga kebutuhan sembako.
