Terkini.id, Washington - Indonesia ungkap junta militer Mmyanmar tak komitmen redam krisis politik usai kudeta. Indonesia menyuarakan reaksinya terhadap apa yang dilakukan junta militer Myanmar selama ini.
Melalui Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi menganggap junta militer Myanmar tidak memiliki komitmen guna memperbaiki situasi krisis pasca kudeta 1 Februari 2021 lalu.
Retno Marsudi bilang, hingga saat ini pemerintah Myanmar yang diduduki militer tidak kunjung menerapkan lima poin konsensus Asean yang disepakati April 2021 lalu di Jakarta.
“Sangat disayangkan implementasi dari Five Points of Consensus berjalan sangat lamban karena tidak adanya komitmen dari militer Myanmar,” ungkap Retno dalam jumpa pers virtual dari Washington DC. Amerika Serikat (AS) pada Rabu 4 Agustus 2021 lalu.
Pernyataan itu diutarakan Retno saat memaparkan hasil rapat para Menlu Asean (AMM) ke-54 yang berlangsung secara virtual pada awal pekan ini, seperti dilansir dai CNNIndonesia, Kamis 5 Agustus 2021.
Lima poin konsensus itu di antaranya, pertama kekerasan di Myanmar harus segera dihentikan dan semua pihak harus menahan diri sepenuhnya.
Kedua, segera mulai dialog konstruktif antara semua pihak terkait di Myanmar untuk mencari solusi damai demi kepentingan rakyat.
Ketiga, utusan khusus Ketua Asean akan memfasilitasi mediasi proses dialog dengan bantuan Sekretaris Jenderal Asean.
Keempat, Asean akan memberikan bantuan kemanusiaan melalui AHA Centre. Terakhir, utusan khusus dan delegasi akan mengunjungi Myanmar untuk bertemu semua pihak terkait.
Lima poin konsensus itu disepakati negara Asean, termasuk junta militer Myanmar dalam pertemuan di Jakarta pada April 2021 lalu.
Pemimpin junta militer Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing sendiri, juga turut hadir dalam pertemuan itu.
Lima konsensus itu disepakati guna menghentikan kekerasan yang terjadi sejak kudeta berlangsung. Bentrokan antara aparat keamanan dan pedemo anti junta militer sejauh ini dilaporkan telah menewaskan sedikitnya 800 orang.
Retno mengatakan, junta militer telah menyetujui usulan Asean untuk menunjuk Menteri Luar Negeri II Brunei, Erywan Yusof sebagai utusan khusus asosiasi tersebut untuk Myanmar.
Menurut Retno, ini merupakan satu langkah maju yang baik.
“Namun, masih ada beratus atau bahkan beribu langkah yang harus mengikutinya,” terangnya.










