Mitra Terkini
Terkini.id, Jakarta - Mantan Wasekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ustadz Tengku Zulkarnain atau akrab disapa Tengku Zul mengomentari soal Indonesia masuk dalam daftar negara dengan tingkat kelaparan serius.
Lewat cuitannya di Twitter, Selasa 29 Desember 2020, Tengku Zul meminta pemerintah agar lebih fokus mengurus pangan dan ekonomi.
Menurutnya, pemerintah RI jangan hanya sibuk mengurusi urusan radikalisme, intoleran maupun ormas Front Pembela Islam (FPI).
"Sibukkan urus Pangan dan Ekonomi. Jangan sibuknya urus RADIKAL, INTOLERAN dan FPI," cuit Tengku Zul.
Ia pun meminta agar pemerintah sadar diri lantaran Indonesia menjadi sorotan dunia karena disebut masuk dalam daftar negara dengan tingkat kelaparan serius.
'Dunia menyoroti, dan mendaftarkan, serta sebut Negara kita masuk dalam daftar negara dengan Tingkat Kelaparan Serius. Masih belum sadar?," tuturnya.
Dalam cuitannya itu, Tengku Zul juga membagikan link artikel pemberitaan berjudul "RI Masuk Daftar Negara Tingkat Kelaparan Serius, MPR Minta Benahi Pangan" yang dimuat Detik.com pada 30 Juli 2020 lalu.
Dalam isi artikel pemberitaan tersebut disebutkan bahwa Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengingatkan para pemangku kepentingan untuk serius membenahi sektor pangan di Tanah Air.
Bamsoet menekankan, Indonesia harus memiliki kedaulatan pangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan menghindari kelaparan.
"Mencukupi kebutuhan pangan kepada 267 juta penduduk, sebenarnya bukanlah hal sulit. Mengingat Indonesia dianugerahi tanah yang subur untuk pertanian, laut yang luas untuk perikanan, maupun udara segar untuk perkebunan. Tak ada yang tak bisa ditanam di sini. Tinggal bagaimana kita mengelolanya secara bijak," kata Bamsoet.
"Karena itu, gagasan Presiden Joko Widodo merealisasikan food estate dengan membuka lahan pertanian seluas 165.000 hektare di Kalimantan Tengah patut didukung," sambungnya.
Ia juga memaparkan terkait laporan The Global Hunger Index (2019) yang menempatkan Indonesia di peringkat ke-130 dari 197 negara dengan tingkat kelaparan serius.
Berdasarkan laporan tersebut, diperkirakan 8,3 persen populasi tak mendapat gizi cukup serta 32,7 persen anak balita mengalami stunting. Menurut Bamsoet, hal itu harusnya menjadi pengingat agar pemerintah segera membenahi sektor pangan.
"Jika di masa normal saja kondisi pangan bisa sesulit itu, apalagi di kondisi pandemi COVID-19. Badan Pangan Dunia (FAO) sudah memperingatkan adanya krisis pangan dunia akibat terganggunya jalur supply karena pandemi Covid-19," ujar Bamsoet.
"Kejadian tersebut menjadi cambuk bagi Indonesia untuk serius membenahi sektor pangan. Pembangunan desa harus digenjot sehingga para pemuda tak lagi melakukan urbanisasi. Pemuda harus bangga menjadi petani," tambahnya.
Dengan luas lahan mencapai 570.000 km persegi, kata Bamsoet, sektor pertanian belum mampu mempersembahkan yang terbaik.
Dalam isi artikel pemberitaan yang dibagikan Tengku Zul tersebut, Bamsoet juga mengatakan salah satu penyebab sektor pertanian belum maksimal yakni karena impor yang merajalela. Indonesia masih mengimpor beras sejak 1960an, dan mengimpor jagung sejak 1989.
"Padahal pemajuan sektor pertanian juga akan berdampak luas terhadap penerimaan devisa negara, serta mampu membuka banyak lapangan pekerjaan, yang pada akhirnya akan menanggulangi kemiskinan. Pandemi COVID-19 telah membawa pelajaran besar agar kita tak lagi meninggalkan sektor pangan," ujarnya.
