HMI Cabang Makassar Gelar Dialog Publik, Rangkaian Milad Ke-79 Tahun

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Makassar melalui Bidang Sosial Politik menggelar dialog publik bertema Analisis Perbandingan Mekanisme Pemilu dalam Sistem Demokrasi, sebagai rangkaian Milad 79 tahun HMI, di kafe Red Corner, Jumat 6 Februari 2026.

Menurut Ketua Bidang Sospol HMI Cabang Makassar, Muh Arfah, kegiatan ini menjadi ruang diskursus kritis untuk membaca ulang arah demokrasi Indonesia ke depan.

Baca juga: Sambut Ramadhan 1447 H, HMI ATIM Gelar Bakti Sosial dalam Momentum Dies Natalis ke-79 Tahun

"Ini bagian dari platform kerja bidang sospol HMI cabang Makassar yang kami sebut sebagai Insight Demokrasi HmI (IDe HMi, setelah dialog publik sebagai pemantik kita akan membuka sekolah politik kota," ungkap Arfah.

Moderator diskusi, Muh. Fadel Zein mengungkapkan kegiatan ini menghadirkan beragam perspektif, mulai dari kepala daerah direpresentasi oleh Bupati Barru Andi Ina Kartika, akademisi oleh DR Pattawari dosen ilmu hukum pascasarjana UIT, penyelenggara pemilu divisi Hukum KPU Makassar Sapri, wakil direktur Badan Saksi Nasional Partai Golkar sekaligus Tenaga Ahli Fraksi Golkar DPR RI, juga aktivis masyarakat sipil Irwan. AR.

Bupati Barru, Andi Ina Kartika Sari, dalam pemaparannya membuka diskusi dengan kisah-kisah inspiratif perjalanan panjangnya di dunia politik yang melalui baik pemilu legislatif membuat bisa berada di DPRD Sulsel 3 periode juga yang terbaru ia melewati proses Pilkada di Barru dan terpilih sebagai Bupati Barru perempuan pertama setelah mencatat sejarah perempuan pertama yang menjadj ketua DPRD Sulsel. Makanya ia mengungkapkan partai menjadi ruang untuk mengkader anggotanya untuk punya kapasitas dan kemampuan politik.

Baca juga: Wali Kota Makassar Paparkan 7 Program Unggulan di Hadapan Aktivis HMI

" Politik adalah ruang yang keras dan penuh dinamika. Sebagai kepala daerah perempuan pertama di Kabupaten Barru, Andi Ina menilai bahwa fleksibilitas terhadap perubahan, termasuk perubahan mekanisme Pemilu," ujar Andi Ina.

Sementara itu, akademisi hukum tata negara Dr. Pattawari menekankan bahwa demokrasi merupakan sistem global yang terus mengalami penyesuaian. Menurutnya, Indonesia perlu banyak berkaca pada praktik demokrasi di berbagai negara maju untuk menilai apakah demokrasi yang dijalankan saat ini bergerak ke arah perbaikan, atau justru mengalami ekses yang berlebihan.
" Disertasi saya penelitian pada 10 negara membandingkan tentang partai politik, sistem pemilhan umum, dan sistem perekrutan legislatif, hasilnya ya beberapa negara yang cukup kuat politisinya karena partai melakukan kaderisasi kualitas politisinya," ungkap calon Rektor UIT ini.

Dari perspektif penyelenggara, Kepala Divisi Hukum KPU Kota Makassar menyampaikan bahwa KPU pada prinsipnya selalu siap melaksanakan perubahan mekanisme Pemilu, selama hal tersebut ditetapkan melalui undang-undang dan merupakan amanat rakyat Indonesia.

Baca juga: Ketua DPRD Sulsel Kawal Aspirasi Buruh dan HMI Tolak Tapera

Ia menegaskan posisi KPU sebagai lembaga teknis yang berkomitmen menjaga asas kepemiluan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pandangan dari ranah kebijakan disampaikan oleh Andi Hendra Paletteri, Wakil Direktur BNSPG sekaligus Tenaga Ahli DPR RI. Ia menyatakan bahwa kualitas wakil rakyat dan kepala daerah seharusnya berbanding lurus dengan kualitas demokrasi yang dibangun. Oleh karena itu, diskursus mengenai perubahan mekanisme Pemilu dinilai sebagai sesuatu yang wajar dan bahkan niscaya dalam negara demokrasi.