Mitra Terkini
Terkini.id, Jakarta - Ekonom sekaligus Direktur CELIOS, Bhima Yudhistira Adhinegara mengkritik langkah Presiden Jokowi yang baru saja menaikkan harga Bahan Bakar Minyak atau BBM subsidi jenis Pertalite.
Bhima Yudhistira pun menilai, langkah pemerintahan Presiden Jokowi menaikkan harga BBM subsidi jenis Pertalite itu tidak tepat waktu.
Oleh karena itu, Bhima menilai kenaikan harga BBM jenis Pertalite merupakan kebijakan yang paling tidak kreatif.
"Kenaikan harga merupakan mekanisme yang paling tidak kreatif!" ujar Bhima lewat keterangan persnya, Sabtu 3 September 2022.
Menurutnya, masyarakat Indonesia saat ini belum siap menghadapi kenaikan harga BBM Pertalite yang diketahui naik menjadi Rp10 ribu per liter.
"Masyarakat jelas belum siap menghadapi kenaikan harga Pertalite menjadi Rp 10.000 per liter," kata Bhima, seperti dikutip terkini.id dari detik.com.
Bhima pun mengungkapkan dampak terkait hal itu dimana Indonesia bisa terancam stagflasi yakni naiknya inflasi yang signifikan tidak dibarengi dengan kesempatan kerja.
BBM, kata Bhima, bukan sekadar harga energi dan spesifik biaya transportasi kendaraan pribadi yang naik, tapi juga ke hampir semua sektor terdampak.
"Misalnya harga pengiriman bahan pangan akan naik di saat yang bersamaan pelaku sektor pertanian mengeluh biaya input produksi yang mahal, terutama pupuk," jelasnya.
Menurut Bhima inflasi bahan makanan masih tercatat tinggi pada bulan Agustus yakni 8,55% year on year, bakal makin tinggi.
Diperkirakan inflasi pangan kembali menyentuh dobel digit atau di atas 10% per tahun pada September ini. Sementara inflasi umum diperkirakan menembus di level 7-7,5% hingga akhir tahun dan memicu kenaikan suku bunga secara agresif.
"Konsumen ibaratnya akan jatuh tertimpa tangga berkali kali, belum sembuh pendapatan dari pandemi, kini sudah dihadapkan pada naiknya biaya hidup dan suku bunga pinjaman," ujar dia.
Selain itu, masyarakat yang memiliki kendaraan pribadi dan tidak memiliki kendaraan sekalipun, akan mengurangi konsumsi barang lainnya. Karena BBM ini kebutuhan mendasar, ketika harganya naik maka pengusaha di sektor industri pakaian jadi, makanan minuman, hingga logistik semuanya akan terdampak.
Pelaku usaha dengan permintaan yang baru dalam fase pemulihan, tentu risiko ambil jalan pintas dengan lakukan PHK massal. Sekarang realistis saja, biaya produksi naik, biaya operasional naik, permintaan turun ya harus potong biaya biaya. Ekspansi sektor usaha bisa macet, nanti efeknya ke PMI manufaktur kontraksi kembali di bawah 50.
Menurutnya, bansos yang hanya melindungi orang miskin dalam waktu 4 bulan, tidak akan cukup dalam mengkompensasi efek kenaikan harga BBM.
"Misalnya ada kelas menengah rentan, sebelum kenaikan harga Pertalite masih sanggup membeli di harga Rp7.650 per liter, sekarang harga Rp 10.000 per liter mereka turun kelas jadi orang miskin," imbuh Bhima.
Data orang rentan miskin ini dijelaskan sangat mungkin tidak tercover dalam BLT BBM karena adanya penambahan orang miskin paska kebijakan BBM subsidi naik. Pemerintah perlu mempersiapkan efek berantai naiknya jumlah orang miskin baru dalam waktu dekat.
Alih-alih melakukan pembatasan dengan menyasar pengguna solar misalnya yang selama ini dinikmati industri skala besar, pertambangan dan perkebunan besar tapi cara pemerintah justru mengambil langkah naikkan harga BBM subsidi.
"Tujuan utama untuk membatasi konsumsi Pertalite subsidi juga tidak akan tercapai, ketika di saat bersamaan harga Pertamax ikut naik menjadi 14.500 per liter. Akibatnya pengguna Pertamax akan tetap bergeser ke Pertalite," ujarnya.
