Mitra Terkini
Terkini, Jakarta - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar atau yang akrab dipanggil Cak Imin optimis menyebut Jokowi tidak akan memecat Sri Mulyani meskipun didesak MPR.
Cak Imin mengatakan, seharusnya MPR berbicara dengan pemerintah untuk mencari solusi bersama apabila merasa keberatan dengan pemotongan anggaran.
"Lakukan rapat dengan pemerintah, cari solusi. Kalau dengan cara minta diberhentikan segala macam, malahan dipertahankan sama Pak Jokowi," ujar Cak Imin kepada wartawan di gedung DPP PKB, Kamis 2 Desember 2021.
Ia merasa jika usulan pencopotan Sri Mulyani dari jabatan Menkeu bukan berasal dari MPR secara kelembagaan, melainkan itu hanya kehendak pimpinan MPR.
"Saya kira itu keputusan orang-orang MPR, karena tidak mungkin keputusan MPR, karena keputusan MPR adalah hasil sidang, tidak pernah ada sidang MPR. Keputusan orang-orang pimpinan MPR," tutur Cak Imin.
Diketahui sebelumnya, para pimpinan MPR meminta Presiden Jokowi agar mencopot Sri Mulyani dari jabatan Menteri Keuangan. Permintaan pencopotan itu disampaikan oleh para pemimpin MPR dengan beberapa alasan.
Ketua MPR Bambang Soesatyo mengatakan, bahwa Sri Mulyani tidak menghargai MPR. Hal ini terlihat dari absennya Sri Mulyani dalam undangan rapat untuk membahas pemotongan anggaran.
Selain itu, Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad mengatakan, anggaran lembaga yang dipimpinnya mengalami pengurangan. Padahal, saat ini pimpinan MPR sudah lebih banyak. Dari sebelumnya 8 kini sudah ada 10 orang.
Sementara itu, Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah mengaku pihaknya telah memaklumi jika anggaran dipotong akibat pandemi virus corona. Tetapi, kata dia, Sri Mulyani seolah tidak menghargai MPR lantaran tak pernah datang rapat membahas anggaran.
Terkait tudingan tersebut, Menkeu Sri Mulyani dengan tegas menjelaskan bahwa ketidakhadiran dirinya dalam rapat bersama MPR bukan tanpa alasan.
Pada bulan Juli, dia harus rapat bersama Presiden Jokowi sehingga mengirim wakil menteri keuangan untuk rapat bersama MPR.
Di bulan September, Sri Mulyani harus rapat dengan Badan Anggaran DPR untuk membahas APBN 2022 dan tidak bisa diwakilkan. Saat itu pun MPR sudah setuju jika rapat ditunda.
Lebih lanjut, Sri Mulyani juga mengatakan bahwa semua kementerian dan lembaga terkena pemotongan anggaran. Hal itu dilakukan karena pemerintah memberikan subsidi, bantuan sosial pada warga miskin serta alokasi biaya rawat pasien Covid-19 yang besar.
