Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman menghadiri audiensi bersama Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, di Gedung Djuanda, Kantor Kementerian Keuangan RI, Jakarta, Selasa, 7 Oktober 2025.Andi Sudirman menyampaikan sejumlah masukan strategis untuk memperkuat efektivitas penyaluran dana pusat ke daerah.Pertemuan tersebut dihadiri oleh para Gubernur se-Indonesia yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), membahas Dana Transfer Keuangan Daerah 2026 dan kebijakan strategis nasional dalam mendukung program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.Ia mengatakan pentingnya perhatian terhadap pemerataan pembangunan, terutama di sektor pendidikan dan infrastruktur jalan di wilayah yang masih mengalami ketimpangan.“Kami menyampaikan kepada Bapak Menteri agar pusat memberi perhatian khusus bagi daerah-daerah yang masih tertinggal, terutama terkait sekolah dan akses jalan,” ujarnya.Lebih lanjut, kata Andi Sudirman, pentingnya penguatan local content dalam pelaksanaan program pemerintah pusat di daerah

Terkini, Jakarta -Rapat Dewan Komisioner (RDK) Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada hari Selasa, 9 September 2025, memutuskan untuk menyetujui penunjukan Didik Madiyono, Anggota Dewan Komisioner LPS Bidang Program Penjaminan Simpanan dan Resolusi Bank sebagai Pejabat pelaksana tugas (Plt) Ketua Dewan Komisioner LPS, terhitung efektif sejak tanggal 9 September 2025.

Muhammad Said Didu mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) belum lama ini menyoroti pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani..

Sri Mulyani Menteri Keuangan belum lama ini mengungkapkan fakta dilapangan perihal proses pemulihan ekonomi..

Menteri Keuangan Sri Mulyani bakal mengungkapkan hasil investigasi harta tak wajar milik 69 aparatur sipil negara (ASN) di lingkup Kementerian Keuangan.

Pemerintah memutuskan menaikkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) untuk rokok sebesar 10 persen pada tahun 2023 dan 2024.

Seorang pengamat ketenagakerjaan Aloysius Uwiyono dari Universitas Indonesia belum lama ini menyoroti keputusan Sri Mulyani Indrawati.

Hebohnya kasur peretasan belakangan ini oleh Hacker Bjorka, membuat kementrian keuangan menaikkan Anggaran BSSN sebesar Rp624 M.

Menteri keuangan Sri Mulyani menghadiri acara Sarasehan 100 ekonom Indonesia, "Normalisasi Kebijakan Menuju Pemulihan ekonomi Indonesia."

Politisi Partai Golkar Mukhamad Misbakhun yang juga Anggota Komisi XI DPR RI, meminta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menjelaskan kepada publik soal kemampuan pemerintah membayar utang guna membangun kepercayaan terhadap pemerintah.