Bicara Tudingan Ortu Jokowi PKI, Profesor Salim Sebut Presiden Tak Cukup Pintar dalam Hal 'Ini' hingga Singgung Oligarki

Bicara Tudingan Ortu Jokowi PKI, Profesor Salim Sebut Presiden Tak Cukup Pintar dalam Hal 'Ini' hingga Singgung Oligarki

FR
Fitrianna R

Penulis

Terkinidotid Hadir di WhatsApp Channel
Follow

Terkini.id, Jakarta - Belum lama ini, sosok Guru Besar Universitas Pertahanan, yakni Profesor Salim Said, berbicara soal sosok Presiden Joko Widodo alias Jokowi.

Menurutnya, beban yang dipikul Presiden Jokowi sangatlah berat. Mulai dari tudingan orang tua PKI dan lain sebagainya.

Kendati demikian, Salim Said berkata bahwasanya hingga saat ini tidak ada bukti konkret bahwa orang tua Presiden Jokowi memang bagian dari PKI.

"Kita tidak punya bukti jelas bapaknya itu PKI. Kalau ada, cobalah dibuka," tutur Salim Said, dikutip terkini.id dari kanal YouTube Refly Harun via Seputartangsel pada Senin, 28 Februari 2022.

Lebih lanjut, Salim Said menyebut Presiden Jokowi juga tak cukup pintar untuk mendesain berbagai kebijakan di pemerintahan.

"I don't think he is clever enough to design that kind of policy (Saya tidak berpikir dia cukup pintar untuk mendesain kebijakan semacam itu).

Mantan Duta Besar Indonesia untuk Republik Ceko itu juga menduga apa yang dilakukan Presiden Jokowi merupakan bentuk akomodasinya terhadap oligarki.

"Negara kita sekarang dikuasai oleh para oligarki, termasuk Pak Jokowi. Saya tidak tahu dia sadar atau tidak," ungkapnya.

"Apa saja kalau tidak disetujui Presiden, tidak bisa jadi. Atau sudah ditandatangani, ramai dan dia mengatakan, 'wah, saya gak tahu tuh', kan pernah kejadian."

Menurutnya, karena negara ini telah dikuasai oligarki, maka segalanya dilakukan berdasarkan keuntungan.

"Ada kepentingannya Mr. X, Mr. Z, Mr. B, ada kepentingan. Sepanjang Jokowi bisa mengakomodasi dan merasa nyaman, itu jalan."

Ia punmenuturkan bahwa partai-partai politik yang kini ada di koalisi pemerintahan Presiden Jokowi memiliki kepentingan.

Ia melihat hal itu dapat memberi dampak buruk kepada Presiden Jokowi. Salah satu contohnya, yaitu revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Meski begitu, Akademisi keturunan Bugis itu menilai Presiden Nokowi mungkin tengah menyenangkan para oligarki yang berkepentingan untuk melemahkan KPK.

"At least kepentingan dia menyenangkan oligarki yang mendukung dia, yang berkepentingan melemahkan KPK. It's very difficult (ini sangat sulit)."