Mitra Terkini
Terkini.id, Jakarta- Aparatur Sipil Negara (ASN) dikabarkan tidak ingin pindah ke Ibu Kota Negara baru.
Kebanyakan dari mereka ingin menjadi PNS DKI Jakarta. Atas isu tersebut, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pun memberikan tanggapan.
Ia menegaskan bahwa proses pengajuan pemindahan harus dilakukan sesuai prosedur.
"Ya kalau terkait itu, ada prosedurnya sebenarnya," ucap Anies, Rabu 2 Maret 2022, dilansir dari Detikcom.
Selanjutnya dijelaskan oleh Anies, bahwa dirinya tidak mempermasalahkan jika ada yang mengajukan mutasi ke Pemprov DKI Jakarta.
Kendati demikian, Anies menyebut jumlah PNS Jakarta saat ini sudah memadai sehingga dia berharap pengajuan ini tak menjadi beban bagi warga DKI Jakarta.
"Tapi kami di DKI Jakarta secara jumlah sudah sangat cukup, jadi jangan juga nanti menjadi beban bagi warga Jakarta, secara jumlah sudah cukup di Jakarta," jelas Anies.
Seperti yang diberitakan sebelumnya bahwa Ibu Kota Negara (IKN) akan pindah dari Jakarta ke Kalimantan Timur.
Pemindahan ini rencananya akan dilakukan secara bertahap mulai tahun ini hingga 2024 mendatang.
Pegawai negeri sipil (PNS) atau aparatur sipil negara (ASN) di instansi pusat juga bakal pindah ke ibu kota baru. Beberapa instansi akan bertahap memindahkan pegawainya ke ibu kota baru.
Namun ternyata banyak PNS yang enggan pindah ke ibu kota baru. Ini sudah jadi pembicaraan sehari-hari para PNS di kantor. Hal itu diungkap oleh Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Usman Kansong.
Usman mengatakan banyak yang berkelakar ingin pindah jadi PNS Pemprov DKI Jakarta agar tidak pindah ke ibu kota baru.
"Saya dengar ada yang sudah sampaikan malah, 'Bisa nggak sih saya pindah jadi ASN di Pemprov DKI saja?'" ujar Usman dalam webinar yang dilakukan oleh Kemensetneg, Jumat 25 Februari 2022.
Selanjutnya Usman mengatakan bahwa hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah. Masalah perpindahan ibu kota ternyata juga datang dari lingkup internal pemerintah sendiri.
"Ini jadi tantangan sendiri di saat masalah yang kita hadapi adalah dari dalam pemerintah sendiri, yaitu ASN," ungkap Usman.
Lebih jauh, Usman mengatakan masalah ini tidak bisa dianggap enteng. Pasalnya, keengganan PNS pindah ke ibu kota baru bisa berujung pada hilangnya aset sumber daya manusia (SDM) di instansi-instansi pemerintahan.
