Mitra Terkini
Terkini.id, Makassar - Anggota Komisi A DPRD Kota Makassar, Azwar melayangkan kritik ihwal kebijakan Penjabat Wali Kota Makassar Rudy Djamaluddin yang akan melakukan lelang jabatan.
Politisi Partai PKS itu menganggap kebijakan itu tidak sepantasnya dilakukan. Sebab, masa peralihan kepemimpinan Rudy sisa menghitung hari.
Menurutnya, Pj Wali Kota Makassar seharusnya bijak sebelum mengambil kebijakan tersebut.
“Saya sebagai warga kota makassar dan Anggota Dewan Makassar Komisi A menolak keras lelang jabatan tersebut dan meminta agar pimpinan DPRD kiranya dapat melakukan langkah-langkah taktis, untuk melakukan penghengtian lelang jabatan tersebut,” kata Azwar, Jumat, 5 Februari 2021.
Azwar mengatakan Rudy ditunjuk untuk membantu proses pemerintahan bukan justru membuat gaduh pemerintahan.
“Apa yang dia mau lelang jabatan? Masa kepemimpinannya sisa menghitung hari, lagian dia cuma sebagai Pj yang ditunjuk membantu proses pemerintahan hingga ada Wali Kota depenitif,” kata Azwar, Jumat, 5 Januari 2021.
Seyogyanya, kata Azwar, Rudy lebih memahami posisinya dengan tidak membuat kegaduhan yang bisa merugikan warga Kota Makassar.
“Hanya tahu bikin gaduh. Kalau dia lelang jabatan tentu ada anggaran yang dikeluarkan untuk proses lelang," kata Azwar.
Selain itu, Azwar mengatakan pejabat yang terpilih dari lelang yang dilakukan Rudy bisa kembali mengalami perubahan dari Wali Kota definitif.
"Jadinya kan bisa tidak ada kesesuaian antara pejabat dan wali kota definitif, tentu akan berpengaruh ke kinerja yang ujung-ujungnya akan merugikan masyarakat,” jelasnya Azwar.
